RRI.CO.ID, Samarinda - BKKBN Kalimantan Timur menyoroti masih rendahnya capaian kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius dalam penguatan ekonomi keluarga dan pengembangan usaha masyarakat.

Ketua Tim Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Yuliani, mengatakan capaian kepemilikan NIB di Kalimantan Timur baru mencapai 46,89 persen. Sementara di Kalimantan Utara, legalitas usaha kelompok UPPKA baru mencapai 38,37 persen.

Menurut Yuliani, angka tersebut menunjukkan masih banyak kelompok usaha keluarga yang bergerak secara informal. Akibatnya, akses terhadap pembiayaan, pembinaan, peluang kemitraan, hingga perluasan pasar formal menjadi terbatas.

Yuliani menjelaskan, rendahnya kepemilikan NIB dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya pendampingan dalam proses pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Capaian kepemilikan NIB di Kalimantan Timur baru 46,89 persen, belum sampai 50 persen, sementara Kalimantan Utara 38,37 persen,” kata Yuliani.

Karena itu, BKKBN menegaskan pentingnya peran pendamping lapangan dalam memastikan proses penerbitan NIB berjalan hingga tuntas. Yuliani meminta pengelola program, pembina wilayah, hingga kader UPPKA terus mengawal proses pendaftaran agar kendala teknis maupun administratif dapat segera diatasi.

“Jangan biarkan kendala teknis atau administratif menjadi penghalang bagi niat baik keluarga-keluarga kita untuk sejahtera,” ujarnya pada Rabu 6 Mei 2026.

Dengan capaian kepemilikan NIB yang masih di bawah 50 persen di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara, percepatan legalitas usaha kini menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan bersama.