RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat pengawasan obat dan makanan di tengah derasnya arus informasi digital. Upaya itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov NTB dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram, Kamis, 7 Mei 2026.

Kerja sama tersebut difokuskan pada peningkatan pelayanan publik serta penyebarluasan informasi terkait keamanan obat dan makanan kepada masyarakat. Penandatanganan MoU berlangsung dalam Forum Konsultasi Publik bertema “Sinergi Pelayanan Publik yang Transparan dan Adaptif di Era Transformasi Digital.”

Kepala BBPOM Mataram, Yogi Abaso, mengatakan kolaborasi itu menjadi langkah penting untuk meningkatkan edukasi masyarakat mengenai legalitas dan keamanan produk yang beredar. Menurut dia, salah satu perhatian utama saat ini ialah maraknya penyalahgunaan obat-obatan tertentu.

“Kerja sama ini diharapkan memperluas jangkauan informasi obat dan makanan. Terutama penanganan penyalahgunaan obat-obatan seperti Tramadol, Trihexyphenidyl, dan zat lainnya yang merugikan masyarakat,” kata Yogi.

Selain pengawasan, kerja sama tersebut juga diarahkan untuk mempermudah proses registrasi dan sertifikasi produk bagi pelaku usaha, terutama UMKM lokal. Produk yang memiliki izin edar resmi dinilai memiliki peluang lebih besar masuk ke pasar nasional hingga ekspor.

“Dengan izin edar, produk UMKM tidak hanya legal dipasarkan secara luas, tetapi juga punya daya saing lebih tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Khalik, menilai transformasi digital tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi layanan publik. Menurut dia, transformasi harus menyentuh pola kerja dan cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat.

Ia menyoroti cepatnya penyebaran hoaks terkait obat, kosmetik, dan pangan di media sosial. Kondisi itu, kata dia, menjadi tantangan serius di era digital.

Ahsanul menyebut sedikitnya ada tiga persoalan utama yang perlu diatasi bersama, yakni cepatnya laju disinformasi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta pola komunikasi pemerintah yang masih cenderung satu arah.

“Transformasi digital harus berbasis data, dikelola SDM yang bijak, serta didukung budaya kerja yang responsif dan terbuka. Masyarakat saat ini tidak hanya ingin diberitahu, tetapi juga ingin didengar,” katanya.

Melalui sinergi tersebut, Pemprov NTB dan BBPOM Mataram berharap edukasi mengenai keamanan obat dan makanan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Pemerintah juga mendorong masyarakat lebih kritis dalam memilah informasi di ruang digital serta lebih waspada terhadap produk yang tidak memiliki izin edar resmi.