RRI.CO.ID, Manggarai – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Manggarai secara tegas menyuarakan urgensi keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Dalam Pandangan Umum yang disampaikan juru bicara PKB, Vinsensius Supardi, Sidang Paripurna DPRD Manggarai Masa Sidang II Tahun 2026, Senin, 4 Mei 2026, fraksi menekankan bahwa IKM merupakan tulang punggung ekonomi rakyat yang wajib mendapatkan kemudahan akses permodalan, pendampingan teknologi, hingga perlindungan dari dominasi industri besar.

PKB memandang bahwa penguatan IKM harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan industri di daerah. Lebih lanjut, Fraksi PKB menggarisbawahi bahwa industrialisasi bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen untuk melakukan transformasi ekonomi. "Industrialisasi tidak boleh hanya sekadar wacana administratif. Ia harus menjadi instrumen kebijakan yang progresif dan berpihak pada rakyat," ujar Vinsensius.

Menurutnya, daerah harus berani bergeser dari ketergantungan pada penjualan bahan mentah menuju ekonomi berbasis nilai tambah yang berpijak pada potensi lokal seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Fraksi juga menegaskan, arah pembangunan industri harus dirumuskan secara jernih agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, melainkan menjadi pelaku utama melalui penyerapan tenaga kerja lokal yang dibekali pelatihan keterampilan yang mumpuni.

Sejalan dengan visi tersebut, keberhasilan industrialisasi di Manggarai, menurut Fraksi PKB, dinilai sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang terintegrasi. Tanpa dukungan akses jalan, stabilitas pasokan listrik, air bersih, dan sistem logistik yang efisien, industrialisasi hanya akan terjebak sebagai wacana belaka.

Namun, di tengah ambisi pembangunan tersebut, Fraksi PKB mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan kelestarian lingkungan. Penerapan analisis dampak lingkungan yang ketat dan pengawasan limbah adalah harga mati, karena pembangunan yang merusak alam dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap masa depan generasi mendatang.

Terkait dengan iklim investasi, fraksi juga turut mendorong terciptanya ekosistem penanaman modal yang sehat melalui pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar. Optimalisasi peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta integrasi sistem Online Single Submission (OSS) menjadi syarat mutlak agar investasi yang masuk berkualitas dan mampu bersinergi dengan UMKM lokal.

Selain itu, investasi yang masuk ke Manggarai juga wajib menghormati hak-hak masyarakat adat serta menjaga harmoni sosial demi mencegah terjadinya konflik di lapangan. Sebagai penutup, Fraksi Kebangkitan Bangsa memberikan apresiasi kepada pihak eksekutif atas pengajuan kedua Ranperda ini sebagai respons terhadap dinamika regulasi nasional dan kebutuhan daerah.

Dengan catatan penting mengenai penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap setiap investasi yang masuk, Fraksi PKB secara resmi menyatakan persetujuannya agar kedua Ranperda tersebut dibahas lebih lanjut pada tahapan sidang berikutnya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Manggarai yang lebih luas.