RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempatkan desa sebagai pusat pembangunan melalui empat pilar utama diantaranya yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, dan pelestarian lingkungan. Kebijakan itu ditegaskan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur di Kantor Gubernur NTB, Kamis, 30 April 2026.

Menurut Gubernur, pembangunan yang efektif harus berangkat dari desa sebagai basis kehidupan masyarakat. “Pembangunan harus dimulai dari desa. Empat pilar ini menjadi fondasi agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Iqbal.

Pada aspek pengentasan kemiskinan, pemerintah provinsi memprioritaskan intervensi di desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi, terutama di Lombok Timur yang memiliki jumlah desa terbanyak. Program Desa Berdaya disiapkan sebagai instrumen utama, dengan pendekatan terpadu antara bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Di sektor ketahanan pangan, desa diarahkan mengoptimalkan potensi lokal di bidang pertanian dan peternakan. Langkah ini tidak hanya untuk menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Adapun pengembangan pariwisata desa difokuskan pada pemanfaatan potensi budaya dan kearifan lokal. Pemerintah berharap sektor ini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Iqbal menekankan, pembangunan desa harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Desa, kata dia, perlu menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam.

“Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Desa harus menjadi kekuatan utama dalam menjaga keseimbangan ini,” ujarnya.

Selain empat pilar tersebut, pemerintah provinsi juga memperkuat dukungan ekonomi melalui peran badan usaha milik daerah, termasuk Bank NTB Syariah, dalam memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta pekerja migran Indonesia.

Pemerintah turut mendorong skema keberangkatan tanpa biaya atau zero cost bagi pekerja migran, khususnya dari Lombok Timur yang menjadi salah satu daerah penyumbang terbesar. Skema ini diharapkan dapat menekan praktik utang sebelum keberangkatan.

“Kita ingin mereka berangkat secara legal, aman, dan tanpa beban biaya awal,” kata Iqbal.

Pembinaan pengelolaan keuangan bagi pekerja migran juga disiapkan agar pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif, termasuk melalui akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat.

Perwakilan FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan, menyatakan pemerintah desa siap mendukung implementasi empat pilar tersebut. “Kami siap menggerakkan potensi desa, dari pengentasan kemiskinan hingga pengembangan pariwisata berbasis budaya,” ujarnya.

Iqbal menegaskan, sinergi antara pemerintah provinsi dan desa menjadi kunci percepatan pembangunan yang merata. “Kalau desa kuat, daerah akan kuat,” katanya.