Poin Utama
- Kurangnya persiapan kompetensi membuat pekerja migran asal NTT rentan menjadi korban penempatan ilegal. Kondisi ini juga meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
- Kepala BP3MI NTT, Suratmi Hamida, menilai persoalan ini berakar pada lemahnya pembangunan sumber daya manusia.
- BP3MI mendorong penataan sistem dari hulu, mulai dari pelatihan hingga sertifikasi tenaga kerja.
- Dengan perbaikan sistem, diharapkan PMI asal NTT tidak lagi menjadi korban.
RRI.CO.ID, Ende - Kurangnya persiapan kompetensi membuat pekerja migran asal NTT rentan menjadi korban penempatan ilegal. Kondisi ini juga meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kepala BP3MI NTT, Suratmi Hamida, menilai persoalan ini berakar pada lemahnya pembangunan sumber daya manusia. Banyak calon pekerja berangkat tanpa bekal keterampilan yang memadai.
Ia mengatakan, ketika tidak dibekali skill, calon pekerja mudah tergiur untuk berangkat secara ilegal. Hal ini kerap berujung pada berbagai masalah saat berada di luar negeri, ujarnya, bersama Pro 1 RRI Ende Selasa, 28 April 2026.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai dampak dari ekosistem migrasi yang belum tertata dengan baik. Akibatnya, kasus penipuan dan kegagalan penempatan masih sering terjadi.
BP3MI mendorong penataan sistem dari hulu, mulai dari pelatihan hingga sertifikasi tenaga kerja. Selain itu, penempatan yang aman dan legal perlu diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan.
Peningkatan literasi migrasi aman juga dinilai penting untuk masyarakat. Hal ini agar calon PMI memahami prosedur resmi sebelum berangkat ke luar negeri.
Dengan perbaikan sistem, diharapkan PMI asal NTT tidak lagi menjadi korban. Mereka juga diharapkan mampu menjadi tenaga kerja profesional yang berdaya saing tinggi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....