‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 yang digelar pada 14–16 April. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan forum tersebut diarahkan untuk menyelaraskan isu strategis, kemampuan fiskal, serta program nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota agar berjalan dalam satu garis kebijakan.

‎“Musrenbang ini kami dorong tidak lagi parsial. Tidak ada lagi perencanaan sendiri-sendiri. Semua harus terhubung, saling memahami tujuan yang sama,” kata Nelly di Mataram, Kamis, 16 April 2026.

‎Menurutnya, pengentasan kemiskinan kini difokuskan melalui pendekatan berbasis desa, sejalan dengan program nasional. Pemerintah provinsi kemudian menerjemahkannya dalam program unggulan “desa berdaya”, yang diharapkan diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota dengan fokus dan lokus yang sama.

‎“Kalau kita sepakat menyasar desa tertentu tahun ini, maka semua intervensi harus ke sana dulu sampai tuntas. Tahun berikutnya baru bergeser ke desa lain. Itu yang kami maksud kolaborasi,” ujarnya.

‎Ia mengakui, pada tahun-tahun sebelumnya terdapat kendala koordinasi antarpemerintah. Program sering berjalan tidak linier, dengan arah kebijakan yang berbeda antara pusat, provinsi, dan daerah.

‎“Dulu kita kurang satu arah. Kabupaten punya target sendiri, provinsi juga, pusat juga. Sekarang kita sepakati bersama, termasuk angka-angka yang ingin dicapai,” kata Nelly.

‎Melalui Musrenbang tahun ini, Pemprov NTB juga mendorong kabupaten/kota menyelaraskan target pembangunan dengan provinsi dan pemerintah pusat. Penyamaan data dan indikator dinilai krusial agar intervensi lebih tepat sasaran.

‎Dalam strategi ke depan, pemerintah daerah sepakat menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama. Sejumlah pendekatan yang digunakan antara lain penguatan desa berdaya, ketahanan pangan, serta pariwisata berkelanjutan.

‎Adapun dukungan konkret dari pemerintah provinsi dilakukan melalui bantuan keuangan kepada desa dan intervensi langsung kepada masyarakat miskin ekstrem. Setiap desa sasaran, misalnya, mendapatkan dukungan anggaran sekitar Rp300 juta untuk pengembangan potensi lokal dan pemberdayaan ekonomi.

‎Sementara itu, bagi warga miskin ekstrem, pemerintah memberikan bantuan modal usaha disertai pendampingan. Namun, Nelly menegaskan, upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh provinsi semata.

‎“Provinsi tidak bisa bekerja sendiri. Kalau kami menyentuh sebagian, maka sisanya harus diintervensi kabupaten. Ini harus berbasis data yang sama, by name by address,” ujarnya.

‎Ia mencontohkan, di sejumlah daerah seperti Lombok Barat, jumlah keluarga miskin ekstrem masih signifikan sehingga membutuhkan sinergi nyata antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi.

‎Melalui hasil Musrenbang ini, pemerintah berharap lahir program prioritas dan strategi pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah.

‎“Tujuan akhirnya satu, kemiskinan bisa kita tekan bersama dengan cara yang terkoordinasi dan berkelanjutan,” kata Nelly.