‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan arah pembangunan daerah dengan memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan reformasi tata kelola pemerintahan. Komitmen itu ditegaskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB 2026 yang digelar di Mataram, Kamis, 16 April 2026.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebut kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah utama. Saat ini, lebih dari 10 persen penduduk NTB tergolong miskin, dengan sekitar 2 persen masuk kategori miskin ekstrem.

“Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur,” kata Iqbal.

Ia mengingatkan, pembangunan yang hanya mengejar kecepatan berisiko meninggalkan kelompok rentan. Karena itu, pemerintah menekankan pendekatan yang lebih inklusif dan berakar dari desa.

Pemerintah menargetkan tidak ada lagi desa dengan kemiskinan ekstrem pada 2029, serta menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit, setara rata-rata nasional. Untuk mencapai target itu, Pemprov NTB mengalokasikan Rp472 miliar langsung ke desa dan tambahan Rp51 miliar untuk optimalisasi lahan serta irigasi.

Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama intervensi. Sebanyak 40 desa diprioritaskan dengan dukungan lebih dari Rp1 miliar per desa, sementara 257 desa lainnya masuk dalam skema program tematik. Pendekatan yang digunakan berbasis kebutuhan masyarakat atau bottom-up.

Di sektor pertanian, pemerintah mencatat peningkatan nilai tukar petani dari 123 menjadi 134. Iqbal menilai indikator tersebut menunjukkan hubungan langsung antara kesejahteraan petani dan penurunan kemiskinan.

“Ketika nilai tukar petani naik, kemiskinan turun,” ujarnya.

Ke depan, sektor ketahanan pangan dan pariwisata diproyeksikan menjadi penggerak utama ekonomi daerah, ditopang investasi strategis senilai Rp1,3 triliun.

Selain itu, NTB yang dikenal sebagai salah satu kantong pekerja migran Indonesia (PMI) memperkuat kebijakan perlindungan menyeluruh. Program yang disiapkan meliputi skema keberangkatan tanpa biaya, peningkatan keterampilan tenaga kerja, hingga pendampingan ekonomi pascapenempatan.

Di bidang tata kelola, Pemprov NTB mengklaim telah melunasi seluruh utang daerah sebesar Rp632 miliar. Langkah ini, menurut Iqbal, diambil untuk membangun fondasi fiskal yang lebih sehat.

“Lebih baik memulai dari nol daripada memulai dari minus,” katanya.

Meski berdampak pada ruang fiskal yang lebih sempit, pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk mendorong reformasi birokrasi, termasuk penerapan sistem manajemen talenta dan penataan badan usaha milik daerah (BUMD).

Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi pusat dan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

‎Forum tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain penetapan 13 indikator makro pembangunan, arah kebijakan RKPD 2027, serta prioritas program dan kebutuhan pendanaan.

Selama proses perencanaan, tercatat 864 usulan yang dihimpun dari berbagai tahapan, termasuk aspirasi DPRD.

‎Pada 2026, Pemprov NTB juga mengalokasikan Rp450,04 miliar untuk intervensi langsung di 841 desa dan kelurahan di 10 kabupaten/kota, termasuk 106 desa kantong kemiskinan.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menilai penyerapan anggaran NTB cukup baik. Namun, pemerintah daerah didorong meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi yang masih belum tergarap.

Peningkatan PAD, menurut pemerintah pusat, harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan investasi, ekspor, serta pengembangan sektor usaha, termasuk UMKM.

Dengan kombinasi kebijakan fiskal, intervensi sosial, dan penguatan sektor ekonomi, pemerintah daerah berharap NTB dapat mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus meningkatkan daya saing menuju visi “NTB Makmur Mendunia”.