RRI.CO.ID, Samarinda - Setelah memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim ke-8 di Kabupaten Paser digelar pada November Tahun 2026, efisiensi anggaran menjadi persoalan bagi kabupaten/kota lain karena tengah menghadapi gejolak fiskal.

Oleh karena itu, agar pesta olahraga akbar di Kaltim itu bisa berjalan sesuai rencana tanpa mengurangi cabor dari 64 yang sudah disepakati, maka pengurangan nomor tanding menjadi siasat yang ideal.

Menurut Ketua Umum KONI Kaltim, Rusdiansyah Aras, opsi ini dinilai paling relevan, ketimbang harus mengurangi jumlah cabor yang sudah di-SK-kan oleh KONI Kaltim.

"Ada usulan untuk mengurangi jumlah cabor, tapi saya sampaikan ke Dispora, bahwa jumlah 65 itu sudah final, telah ditetapkan melalui SK. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi nomor tanding, mengacu pada nomor tanding di PON," ujar Rusdiansyah Aras.

Terkait jumlah nomor tanding, salah satu yang paling disoroti adalah dari cabor shorinji kempo.

Dalam usulannya, Pengprov Perkemi Kaltim ingin mempertandingkan sebanyak 40 nomor tanding pada Porprov nanti. Namun ditengah efisiensi anggaran, usulan itu harus dipertimbangkan kembali, dengan tetap merujuk pada nomor-nomor yang dimainkan di PON.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Mansyur Junus dari Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (Perkemi) Kaltim mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah penyesuaian. Dari 40 yang diusulkan, Perkemi disebutnya sudah memangkas 10 di antaranya.

"Karena ini berhubungan dengan efisiensi, kami sudah bicarakan ke KONI Kaltim, dari 40 itu jadi 30 nomor tanding. Mudah-mudahan ini tidak berubah lagi," ucap Mansyur.

Untuk cabor kempo di PON sendiri diketahui hanya mempertandingkan 22 nomor tanding. Hanya saja, pada PON Bela Diri di Kudus tahun lalu, ada sebanyak 28 nomor yang dipertandingkan.

"Iya, memang di PON hanya 22, tapi terakhir di PON Bela Diri itu ada 28 nomor," kata Mansyur.

Mansyur berharap semua Pengcab Perkemi di kabupaten/kota bisa segera mempersiapkan atlet-atletnya untuk menghadapi Porprov. Mengingat jadwal dan tanggal pelaksanaan sudah ditetapkan pada 14 November 2026.