RRI.CO.ID, Sumenep – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Handoyo, mengungkap sejumlah faktor yang memicu tingginya inflasi di Kabupaten Sumenep, mulai dari ketergantungan pasokan bahan pokok dari luar Madura hingga persoalan distribusi di wilayah kepulauan.

Menurut Handoyo, fluktuasi harga selama Ramadan dan menjelang hari besar keagamaan memang menjadi pola tahunan yang hampir selalu terjadi di berbagai daerah, termasuk Sumenep. Namun, kondisi inflasi di daerah ini diperparah oleh struktur ekonomi lokal yang masih bergantung pada pasokan luar daerah.

“Banyak pelaku UMKM dan usaha kecil di Sumenep masih mengambil bahan baku dari luar Madura karena harga dinilai lebih murah. Kondisi ini membuat harga di daerah sangat terpengaruh terhadap distribusi dan pasokan dari luar,” ujarnya, Senin 13 April 2026.

Ia menilai, produk lokal sering kalah bersaing karena selisih harga yang cukup jauh dibanding produk dari luar daerah, sehingga pelaku usaha lebih memilih mengambil barang dari luar untuk menekan biaya produksi.

Selain itu, Handoyo menyoroti belum optimalnya pengendalian pemerintah terhadap stabilitas pasokan dan penyerapan hasil pertanian lokal. Menurutnya, ketika pasokan melimpah tetapi tidak terserap dengan baik, harga justru menjadi tidak stabil.

“Pemerintah perlu memastikan tidak hanya ketersediaan pasokan, tetapi juga bagaimana sisa produksi petani terserap dengan baik. Kalau tidak, harga akan sulit dikendalikan,” katanya.

Faktor lain yang turut memengaruhi inflasi di Sumenep, lanjut Handoyo, adalah kondisi geografis kepulauan yang membuat distribusi barang lebih kompleks dan rentan terganggu cuaca.

“Distribusi ke wilayah kepulauan tentu lebih sulit. Cuaca, akses transportasi, hingga biaya logistik menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga,” ucapnya.

Ia juga menyinggung pengaruh faktor eksternal seperti harga bahan bakar minyak (BBM), pajak, hingga ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi barang di tingkat lokal.

Lebih lanjut, Handoyo menekankan pentingnya intervensi pemerintah dari hulu ke hilir untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi lokal.

“Petani harus diberi kepastian pasar dan jaminan harga. Kalau hasil taninya tidak terserap dengan baik, mereka kehilangan semangat untuk bertani. Ini berbahaya bagi keberlanjutan produksi pangan daerah,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah memperkuat peran kelompok tani dan gapoktan agar mampu menjadi penghubung antara petani dengan pasar, sekaligus memastikan hasil produksi lokal terserap secara optimal.

“Kalau pemerintah bisa mengawal dari hulu sampai hilir, Sumenep sebenarnya punya potensi besar menjadi daerah produsen yang kuat. Dengan begitu inflasi juga lebih mudah dikendalikan,” katanya.