RRI.CO.ID, Lombok Barat – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Barat, Ahyar Rosidi, memimpin langsung rapat kerja bersama jajaran eksekutif daerah dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Rapat strategis tersebut digelar pada Senin, 6 April 2026, di Aula Fraksi DPRD Lombok Barat dengan suasana diskusi yang berlangsung intens dan terbuka.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota Komisi I serta sejumlah pejabat penting di lingkup pemerintah daerah, di antaranya Asisten I, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM), hingga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kehadiran para pemangku kebijakan ini menjadi bagian penting dalam memastikan proses evaluasi berjalan komprehensif dan akuntabel.

Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025, termasuk efektivitas pelaksanaan program dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Komisi I DPRD menekankan pentingnya akurasi data serta keterbukaan informasi sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Ahyar Rosidi menegaskan rapat kerja ini bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan momentum penting untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintah daerah benar-benar berdampak bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap program yang dijalankan tidak hanya terserap secara anggaran, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi berbasis hasil, bukan hanya pada aspek administratif semata. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus diukur dari kualitas pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

“Evaluasi ini harus jujur dan objektif agar ke depan perencanaan pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” katanya menegaskan.

Diskusi yang berlangsung interaktif ini turut membuka ruang bagi anggota dewan untuk menyampaikan berbagai catatan kritis, termasuk terkait efisiensi program, sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD), hingga optimalisasi penggunaan anggaran daerah. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Selain itu, pihak eksekutif juga diberikan kesempatan untuk memaparkan capaian serta menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program. Dengan demikian, rapat ini menjadi wadah evaluasi dua arah yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif.

Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD Lombok Barat berharap dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperbaiki kinerja pemerintah daerah ke depan. Langkah ini diharapkan menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

“Kami berkomitmen mengawal setiap kebijakan agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya mengakhiri.