RRI.CO.ID, Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perhubungan menertibkan sektor perparkiran pada Sabtu, 4 April 2026 di sejumlah titik keramaian guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dilakukan karena masih ditemukan praktik parkir liar dan pungutan yang tidak sesuai ketentuan di lapangan.

Penertiban tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Barat melalui Sekretaris Dinas, Meylizar Win, SE sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pengelolaan parkir harus berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.

“Parkir adalah salah satu sumber PAD yang sangat potensial, namun selama ini masih banyak kebocoran akibat praktik liar di lapangan,” ujar Meylizar Win. Ia menambahkan bahwa penertiban dilakukan secara menyeluruh agar potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan.

Meylizar Win juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan pembayaran kepada juru parkir yang tidak memiliki identitas resmi. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak menolak jika ada pungutan yang melebihi tarif yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2024, tarif parkir resmi untuk sepeda motor sebesar Rp1.000 dan mobil sebesar Rp2.000. “Jika ada pungutan di atas tarif tersebut, masyarakat berhak menolak dan segera melaporkannya,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya meminta setiap gampong, badan usaha, maupun pihak lain yang ingin mengelola parkir untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Hal ini dilakukan guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan seluruh penerimaan disetorkan sesuai aturan.

Di sisi lain, penataan parkir juga bertujuan untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. “Semua ini pada akhirnya untuk kebaikan bersama, kota akan lebih tertib, masyarakat lebih nyaman, dan pendapatan daerah meningkat untuk pembangunan,” tutup Meylizar Win.