RRI.CO.ID, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih mengkaji penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menyusul kebijakan pemerintah pusat. Namun, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan WFH menjadi opsi terakhir dengan tetap mengedepankan pelayanan publik.

“Kami masih membahas apakah memungkinkan Banyuwangi menerapkan pola tersebut. Pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, sehingga WFH bisa menjadi pilihan terakhir,” ujar Ipuk, Rabu 1 April 2026.

Menurutnya, Banyuwangi membutuhkan kecepatan koordinasi dan kehadiran langsung aparatur dalam menangani berbagai persoalan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pelayanan tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan kerja ASN.

Sebagai alternatif efisiensi energi, Ipuk justru mendorong ASN untuk membiasakan bersepeda ke kantor, khususnya bagi yang berdomisili dekat dengan tempat kerja.

“Kami mencoba bekerja ke kantor dengan sepeda dan ternyata cukup nyaman, terutama di wilayah perkotaan. Selain menghemat energi, juga menyehatkan,” ucap Ipuk.

Ia menambahkan, gerakan bersepeda ke kantor atau bike to work diharapkan tidak hanya menjadi tren sesaat, tetapi dapat menjadi budaya baru di lingkungan ASN Banyuwangi.

“Ke depan ini perlu menjadi budaya, tidak hanya saat momen efisiensi energi, tetapi juga untuk membangun gaya hidup sehat di kalangan ASN,” tutur Ipuk.

Selain menyehatkan, bersepeda juga dinilai mampu meningkatkan interaksi sosial antara ASN dan masyarakat.

“Dengan bersepeda, kita bisa menyapa warga secara langsung. Ini juga menjadi bagian dari pendekatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ipuk.

Dengan kebijakan tersebut, Pemkab Banyuwangi berupaya menyeimbangkan efisiensi kerja dengan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong pola hidup sehat dan ramah lingkungan di kalangan aparatur.