‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan pergeseran arah dalam perencanaan pembangunan daerah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak lagi boleh disusun berdasarkan asumsi, melainkan harus bertumpu pada data terpilah, terintegrasi, dan inklusif.

‎Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, saat membuka Lokakarya Penyediaan Data Pendukung Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) 2026 di Mataram, Rabu, 1 April 2026.

‎“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan asumsi. Kita harus tahu secara pasti siapa yang tertinggal, di mana ketimpangan terjadi, dan kelompok mana yang belum terlayani,” kata Khalik.

‎Lokakarya yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB bersama Program SKALA itu dihadiri unsur perangkat daerah, mitra pembangunan, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan.

‎Menurut Khalik, tantangan utama pembangunan saat ini bukan pada ketersediaan program, melainkan ketepatan sasaran. Ia menilai kebijakan yang tidak berbasis data berisiko bias dan gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat.

‎Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, telah menyiapkan fondasi melalui Portal NTB Satu Data dan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN). Namun, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam penyediaan data terpilah, integrasi antar sistem, serta pemanfaatan data yang belum optimal dalam proses perencanaan.

‎“Data tidak boleh berhenti sebagai laporan. Data harus menjadi instrumen perubahan dalam cara kita merencanakan pembangunan,” ujarnya.

‎Ia juga menekankan pentingnya peran aktif seluruh perangkat daerah sebagai produsen data yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan keterpaduan data. Data yang dihimpun, kata dia, harus mampu menggambarkan kondisi nyata kelompok rentan, mulai dari perempuan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat miskin.

‎Dalam konteks itu, sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci, termasuk kolaborasi dengan mitra pembangunan agar pengelolaan data tidak berjalan parsial.

‎Pria yang akrab disapa Aka itu juga mendorong transformasi Musrenbang agar tidak sekadar menjadi agenda administratif tahunan, melainkan forum strategis berbasis data.

‎“Musrenbang harus berubah, dari forum formal menjadi forum berbasis data yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” katanya.

‎Melalui lokakarya ini, pemerintah berharap terbangun kesepahaman lintas sektor mengenai pentingnya data inklusif, sekaligus menghasilkan langkah konkret untuk mengintegrasikan data dalam perencanaan TEMBANG PUGIS 2026.

‎“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi dari sejauh mana kita mampu menghadirkan keadilan dan memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal,” ujarnya.