RRI.CO.ID, Mataram - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan pajak dan retribusi melalui digitalisasi. Kebijakan tersebut dinilai berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di awal tahun 2026.
Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan sebagian besar pemerintah kabupaten/kota hingga provinsi di NTB menunjukkan kinerja positif dalam pengumpulan pajak daerah. “Sebagian besar kabupaten, kota dan provinsi menunjukkan perbaikan. Kami mengapresiasi hal itu. Salah satunya disebabkan karena adanya digitalisasi dalam pembayaran pajak,” kata Ratih, Rabu, 11 Maret 2026.
Menurutnya, penerapan sistem pembayaran pajak secara digital membuat proses pemungutan menjadi lebih efektif dan transparan. Pemerintah daerah juga dinilai lebih mudah memantau serta mengoptimalkan potensi pendapatan.
Ratih mendorong pemerintah daerah terus memperluas digitalisasi layanan pajak agar kemampuan pengumpulan atau collecting pajak semakin meningkat. “Pemerintah daerah bisa terus mendorong digitalisasi supaya collecting pajaknya lebih baik lagi. Itu sudah terbukti,” ujarnya.
Ia menyebutkan kinerja PAD pada Januari 2026 menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara total, PAD di NTB pada awal tahun ini mencapai kisaran Rp700 miliar hingga Rp1 triliun.
Pendapatan tersebut sebagian besar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Ratih mengakui kenaikan PAD di setiap daerah tidak sama. Namun rata-rata terjadi peningkatan cukup signifikan.
“Tidak sama setiap daerah, tapi rata-rata ada yang naik belasan persen,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan peningkatan PAD tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan dampak pemotongan transfer daerah dari pemerintah pusat.
“Tidak bisa dibandingkan secara apple to apple. Pemotongan transfer pasti berdampak. Tetapi kita juga harus melihat sisi positif bahwa PAD sekarang mulai mengalami perbaikan,” ujar Ratih.
Selain dari sektor pajak daerah, Ratih juga melihat adanya perbaikan kinerja ekonomi di sejumlah sektor utama di NTB, khususnya sektor pertanian. Menurut dia, peningkatan aktivitas di sektor pertanian dan perkebunan diduga turut dipengaruhi oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan.
“Begitu MBG dilaksanakan, sektor-sektor yang berhubungan langsung seperti pertanian dan perkebunan menunjukkan perbaikan dibandingkan sebelumnya,” kata Ratih.
Meski begitu, ia menegaskan kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan memerlukan kajian lebih mendalam. “Ini belum penelitian yang detail, tapi indikasi sementara kami seperti itu,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....