RRI.CO.ID, Manokwari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, melakukan audiensi dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Papua Barat pada Rabu, 4 Maret 2026. Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka memperkuat koordinasi dan kerja sama antar lembaga dalam bidang pelayanan serta penegakan hukum di wilayah Papua Barat.

Dalam pertemuan itu, Sahata Marlen Situngkir hadir didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Adelchandra, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Muhayan, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dwi Kristika Rohana.

Pada kesempatan tersebut, Marlen memaparkan berbagai layanan yang kini dijalankan Kementerian Hukum setelah adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum. Menurutnya, perubahan tersebut turut mendorong penguatan pelayanan publik di bidang hukum.

Ia menjelaskan beberapa layanan yang menjadi fokus saat ini antara lain penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), harmonisasi peraturan perundang-undangan, layanan Kekayaan Intelektual, serta layanan Administrasi Hukum Umum seperti perseroan perorangan, badan hukum, dan fidusia.

"Meskipun terjadi perubahan struktur kelembagaan, sejumlah tugas dan fungsi tetap memiliki keterkaitan dengan instansi penegak hukum, termasuk kejaksaan. Karena itu, koordinasi dan komunikasi antar lembaga perlu terus ditingkatkan," jelas Marlen.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Basuki Sukardjono, yang hadir bersama Wakil Kepala Kejati Luhur Istighfar serta Asisten Tindak Pidana Umum Priyambudi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalin kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Papua Barat.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung penguatan Posbankum yang berkaitan dengan penerapan restorative justice atau keadilan restoratif. Kedua instansi juga sepakat untuk terus meningkatkan sinergi dalam rangka optimalisasi pelayanan hukum serta mendukung penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan dan kenyamanan bagi masyarakat di Papua Barat.