RRI.CO.ID, Mataram – Produksi sampah rumah tangga di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 2.700 ton per hari. Menunjukan upaya pengolahan sampah di masyarakat yang belum signifikan.

Tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat NTB per hari mendorong aksi dan kampanye pengolahan sampah lebih intens lagi. Sementara pemerintah didorong untuk memasukan upaya pengolahan sampah ke Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang. Pelaksanaan dari rencana itu dapat berupa optimalisasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).

“Optimalisasi dilakukan karena keterbatasan tempat. Sampah yang masuk dalam jangka menengah diolah dengan skema pengolahan sampah menjadi energi,” kata Syamsiah Samad, M.Hut., Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB. Pernyataan itu dikatakan Syamsiah ketika menjadi narasumber RRI Mataram di Dialog NTB Pagi, 28 Januari 2026, bertopik Ide Kreatif Olah Sampah Jadi Barang Bermanfaat.

Syamsiah mengatakan, sebagian besar sampah rumah tangga yang dibuang masyarakat berupa sampah basah. Kondisi itu perlu dbarengi kesadaran agar tumbuh penanganan persoalan sampah yang berbasis inovasi. Beberapa inovasi telah lebih dulu dilakukan bank sampah di Kota Mataram dan lainnya. Praktik baik itu bahkan ada yang didukung Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Tetap mengharapkan kontribusi masyarakat. Tanpa dibarengi masyarakat, maka status darurat sampah ini bisa berubah krisis,” kata Samsiyah.

Samsiyah mengatakan, kesadaran yang diharapkan pemerintah adalah kesadaran bersifat inklusi. Mampu mentarget tenaga pendidik, anak sekolah, dan tokoh agama. Nantinya, melalui peran ketiga lapisan masyarakat itu, seluruh Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dapat berfungsi dengan baik. Keberadaan petugas pun tidak lagi tersita oleh praktik buang sampah sembarangan masyarakat.

Pemahaman tentang sampah yang mendasar menjadi awal penanganan sampah yang tepat dan cepat. Di waktu yang bersamaan gerakan itu masuk indeks dari kinerja pemerintahan desa. Desa yang menjadikan sampah sebagai problem utama akan mendapat penghargaan dan penguatan kinerja.

Pemerintah telah menetapkan skema pengurangan emisi karbon yang disebabkan sampah. Insentif akan tersambung ke program Desa Berdaya yang transformatif dan tematik di kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Bentuk transformasi penanganan sampah yang sudah berhasil melahirkan insentif mampu mengurangi beban penanganan kemiskinan ekstrem lewat pengelolaan sampah berbasis desa.