RRI.CO.ID, Kuningan - Dugaan penyalahgunaan identitas yang melibatkan 145 warga Desa Pamulihan, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan, mencuat dan memicu mediasi terbuka di Aula Balai Desa setempat. Total kewajiban finansial yang muncul dalam perkara ini diperkirakan mencapai sekitar Rp500 juta.

Mediasi tersebut dihadiri Kuwu Desa Pamulihan H. Darwin Supardja, Camat Cipicung, unsur Polsek dan Koramil, perangkat desa, perwakilan PNM (Permodalan Nasional Madani), Koperasi Mekar, serta warga yang mengaku dirugikan.

Kuwu H. Darwin Supardja mengatakan pemerintah desa mengambil posisi sebagai fasilitator untuk menjembatani kepentingan para pihak. Menurut dia, forum mediasi dimaksudkan untuk mengurai persoalan sekaligus mencari solusi yang dapat diterima bersama.

“Kami hanya memfasilitasi dan menjadi penengah. Di sini ada pihak koperasi, ada warga yang merasa dirugikan, dan ada pihak yang terlibat dalam proses pendanaannya,” ujar Darwin, Jumat, 20 Februari 2026.

Darwin menegaskan, pemerintah desa tidak pernah mengeluarkan dokumen administrasi warga, seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK), untuk kepentingan pengajuan pinjaman. Ia menyebut pengawasan terhadap dokumen kependudukan tetap dilakukan.

“Pengawasan terhadap data KTP dan dokumen lainnya tetap ada. Saya tidak pernah mengeluarkan KTP atau KK untuk peminjaman uang. Namun diduga ada oknum yang memanfaatkan foto atau salinan data,” katanya.

Mediasi berlangsung lebih dari tiga jam dan diwarnai perdebatan antara warga yang namanya tercatat sebagai peminjam dengan pihak yang diduga terlibat. Hingga pertemuan berakhir, belum tercapai kesepakatan final.

Pemerintah desa menyatakan akan meminta klarifikasi resmi dari pihak koperasi maupun lembaga pembiayaan terkait guna memastikan tanggung jawab serta memulihkan nama baik warga yang tercantum dalam daftar pinjaman.

“Untuk membersihkan nama baik warga yang namanya tercatat, kami akan meminta pernyataan resmi dari pihak koperasi dan pihak terkait,” ucap Darwin.