RRI.CO.ID, Samarinda - Transformasi digital menjadi fokus utama dalam penguatan pelayanan publik pemerintah daerah melalui Webinar Kelas Pembelajaran Pelayanan Publik bertema Transformasi Pelayanan Publik Digital yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur, Kamis 19 Februari 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan transformasi digital dan pelayanan publik merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam tata kelola pemerintahan saat ini. Menurutnya, pelayanan publik merupakan inti dari seluruh aktivitas birokrasi di setiap tingkatan pemerintahan, sehingga perubahan sistem kerja harus selalu berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Yang pertama, kita bersinggungan dengan transformasi digital. Yang kedua, kita berkenaan dengan pelayanan publik yang menjadi core business birokrasi pemerintahan di level mana pun,” ujar Sri Wahyuni.

Sri menjelaskan teknologi digital berfungsi sebagai perangkat pendukung yang membantu mempermudah proses bisnis pemerintahan. Melalui pemanfaatan teknologi, layanan publik dapat dijalankan secara lebih efisien, transparan, dan terukur melalui sistem berbasis digital yang terintegrasi antarinstansi.

Menurutnya, proses bisnis pelayanan publik yang sebelumnya dilakukan secara manual kini perlu diarahkan menuju mekanisme digital yang lebih adaptif. Perubahan tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan pemerintah.

Sri Wahyuni menambahkan digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren perkembangan teknologi, melainkan bagian dari strategi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dituntut memastikan setiap proses layanan menjadi lebih sederhana, tidak berbelit, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sri juga menekankan keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari keberadaan aplikasi atau sistem elektronik semata. Yang lebih penting adalah bagaimana sistem tersebut mampu memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Melalui forum pembelajaran ini, pemerintah daerah memperkuat pemahaman reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sistem digital, tetapi juga perubahan cara kerja, pola pikir, dan budaya pelayanan aparatur.