RRI.CO.ID, Flotim — Rencana pembangunan hunian tetap bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi di kawasan Todo dipastikan masuk tahap tender pada Maret. Kepastian itu ditegaskan dalam rapat koordinasi lintas pihak setelah proses perencanaan berjalan sekitar dua tahun.

Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara II, Soemin Kase, menjelaskan program hunian tetap (huntap) sebelumnya telah melalui koordinasi dengan Menteri Perumahan, DPR RI Komisi V, serta Komisi IV DPRD Provinsi NTT. Namun, realisasi di lapangan dinilai belum maksimal meski tahapan perencanaan sudah cukup panjang.

Menurut Soemin, respons pemerintah pusat terhadap program tersebut tergolong cepat setelah laporan disampaikan. Arahan langsung diberikan agar pelaksanaan segera dipercepat melalui jajaran direktorat jenderal terkait.

Ia menambahkan, program huntap ini juga telah mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program strategis. Menteri Perumahan, sudah menginstruksikan agar proses pelaksanaan mulai berjalan pada Maret tahun ini.

“Soal ini sudah dipastikan dalam Berita Acara, bahwa Pemerintah Daerah siap melaksanakan program. Bulan Maret sudah ada tender untuk 244 hunian tetap di Todo,” ujar Soemin dalam rapat koordinasi tersebut pada Jumat 13 Februari 2026.

Dari unsur legislatif daerah, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi NTT, Anna Waha Kolin, menegaskan status lahan untuk pembangunan huntap di Todo tidak bermasalah. Ia menyebut pemerintah daerah Flores Timur telah siap menjalankan pembangunan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Pemerintah Daerah Flores Timur siap bangun huntap di Todo. Mekanisme dan aturan lahan tidak bermasalah. Eksekusikan saja karena masyarakat penyintas erupsi Gunung Lewotobi juga bagian dari NKRI,” katanya.

Anna juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun unsur teknis, untuk mempercepat tahapan kerja agar pembangunan fisik bisa segera dimulai. Targetnya, proses administrasi hingga tender rampung dalam bulan Maret sehingga konstruksi dapat segera berjalan.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri jajaran perangkat daerah, antara lain Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Adrianus Benga Ama Lamabelawa, Kepala Dinas PUPR Saul Paulus Lagadoni Hekin, Kepala Pelaksana BPBD Fredy Moat Aeng, serta Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Dominggus Tibo. Kehadiran lintas instansi ini untuk memastikan siapa melakukan apa, kapan dimulai, dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya di lapangan.