RRI.Co.ID, Mataram - Rencana pengembangan investasi energi baru terbarukan (EBT) berbasis sampah di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), belum juga mulai. Kendala utamanya bukan pada minat, melainkan pada ketersediaan bahan baku: volume sampah harian yang dinilai belum mencukupi untuk skema waste to energy (WTE).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma, mengatakan sejumlah investor mensyaratkan kapasitas minimal tertentu agar proyek pengolahan sampah menjadi energi layak secara bisnis. “Volumenya masih belum bisa kita penuhi,” kata Irnadi, Kamis, 19 Februari 2026.

Ia mencontohkan produksi sampah di Surabaya yang bisa mencapai sekitar 11 ribu ton per hari. Angka tersebut menjadi acuan dalam pengembangan proyek WTE skala besar. Sementara jika dihitung secara keseluruhan di Pulau Lombok, volume sampah harian belum menyentuh kapasitas itu.

“Se-Pulau Lombok pernah dilakukan perhitungan, belum bisa memenuhi itu,” ujarnya.

Padahal, menurut Irnadi, jika proyek pengolahan sampah menjadi energi dapat direalisasikan, potensi kontribusinya terhadap bauran energi daerah cukup signifikan. Hal itu sejalan dengan dorongan pengembangan EBT yang diharapkan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, sebagai bagian dari transformasi sektor energi daerah.

Di sisi lain, persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah, terutama di wilayah perkotaan seperti Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Kapasitas pengelolaan yang terbatas membuat isu ini terus menghantui pemerintah daerah.

Irnadi mengatakan pemerintah tetap membuka ruang bagi investor yang memiliki skema teknologi lebih fleksibel dan tidak menetapkan standar kapasitas terlalu tinggi. “Kita terus melihat peluang dari investor lain yang tidak saklek menetapkan standar itu, karena rata-rata yang normatif terkait persampahan menetapkan aturan tersebut,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah kini berupaya memetakan ulang potensi timbulan sampah sekaligus menjajaki model kerja sama yang lebih realistis dengan kondisi Lombok. Opsi kolaborasi lintas kabupaten/kota pun masih dikaji untuk memenuhi skala ekonomi proyek.