RRI.CO.ID, Malang - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang memastikan seluruh aktivitas usaha masyarakat akan terdata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, termasuk usaha digital dan usaha informal yang tidak memiliki lokasi fisik.

Ketua Tim Pelaksana Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Malang, Fenti Rakhmawati Electiana, mengatakan sensus ekonomi dilaksanakan pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dengan dua skema pendataan. Usaha besar yang telah terdaftar akan melakukan pengisian kuesioner secara mandiri melalui sistem daring, sementara usaha mikro, kecil, dan menengah akan didata langsung oleh petugas melalui metode pendataan dari pintu ke pintu. Hal ini untuk menjaring seluruh kegiatan usaha yang ada di masyarakat tanpa terkecuali.

“Pendataan dilakukan dari bangunan ke bangunan, baik rumah tangga maupun bangunan khusus usaha, untuk memastikan semua aktivitas usaha, mulai dari skala kecil hingga besar, dapat terdata,” ujarnya dalam Dialog Malang Menyapa (5/2/2026). 

Fenti menjelaskan pendataan akan menjangkau usaha digital yang tidak terlihat secara fisik. Melalui wawancara langsung dan kuesioner terstruktur, petugas akan menggali informasi aktivitas ekonomi meskipun usaha tersebut tidak memiliki papan nama.

 “Meskipun tidak terlihat secara fisik, ketika kami wawancara akan diketahui jenis usahanya, termasuk usaha digital yang hanya membutuhkan internet dan perangkat kerja,” kata Fenti.

Dalam kuesioner sensus, BPS menghimpun data karakteristik usaha seperti nama dan jenis usaha, tahun mulai beroperasi, status badan usaha, produk atau jasa yang dihasilkan, penggunaan tenaga kerja, omzet, hingga pemanfaatan ekonomi digital dan aspek lingkungan.

Menurut Fenti, data sensus ekonomi memiliki manfaat besar bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah.

“Ketika usaha sudah terpetakan di satu wilayah, baik sektor wisata, kuliner, maupun lainnya, maka program pendukung bisa disusun lebih terarah untuk pengembangan usaha,” jelasnya.

Ia menambahkan kualitas data sangat bergantung pada tiga indikator utama, yakni metodologi pendataan yang tepat, petugas yang profesional dan terlatih, serta kejujuran responden. Kejujuran pelaku usaha dinilai penting karena tidak semua usaha memiliki pencatatan keuangan yang tertata dengan baik, sehingga diperlukan komunikasi dua arah antara petugas dan responden untuk memperoleh gambaran kondisi usaha yang sebenarnya. 

“Ketika responden menyampaikan data apa adanya dan sebenar-benarnya, maka potret ekonomi yang dihasilkan akan sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Seluruh kegiatan usaha dan ekonomi, baik yang berizin maupun tidak berizin, formal maupun informal, akan didata dalam Sensus Ekonomi 2026, kecuali sektor pertanian yang memiliki sensus tersendiri. Data hasil sensus nantinya dapat diakses oleh masyarakat dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

BPS mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan menerima petugas sensus serta memberikan informasi yang benar.

“Sensus ekonomi adalah milik kita bersama. BPS mendata di lapangan, masyarakat menerima manfaatnya, dan pemerintah menggunakan data tersebut untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” pungkasnya.