RRI.CO.ID, Samarinda - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini memegang peran penting dalam mendukung jalannya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bukan hanya soal administrasi, tapi juga menyangkut urusan gaji hingga dana operasional pimpinan lembaga setingkat kementerian tersebut.

Kepala Kanwil DJPb Kaltim, Edih Mulyadi, menyebut Kalimantan Timur saat ini menjadi satu-satunya wilayah di luar Jakarta yang menangani pembayaran honor menteri. Hal itu ia ungkapkan dalam acara Mahakam Treasury Awards 2026 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda, Jalan M. Yamin, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda pada Rabu, Februari.

"Jadi satu-satunya kantor wilayah perbendaharaan di luar Jakarta yang membayar gaji menteri, yang membayar dana operasional menteri itu kami di perbendaharaan Kalimantan Timur, tepatnya oleh KPPN Balikpapan," ujar Edih.

Peran itu, kata dia, tak lepas dari posisi Kaltim sebagai ring satu atau wilayah inti pembangunan IKN. Karena itu, pihaknya terus memperkuat kerja sama dengan seluruh satuan kerja di lingkungan OIKN. 

"Beberapa hari lalu kami juga sudah ketemu dengan semua satker dan Pak Sekjen, supaya pemahamannya sama,” ucap Edih.

Ia menjelaskan, saat ini, OIKN memiliki enam satuan kerja (satker) yang pembayaran honornya berada di bawah pengelolaan KPPN Balikpapan. Enam satker tersebut sebelumnya masih terpusat di Jakarta, sebelum akhirnya dialihkan ke Kalimantan Timur sejak 1 Januari 2026.

Peralihan tanggung jawab pembayaran honor OIKN, menurut Edih, merupakan sebuah tantangan besar. Sebab, besarnya anggaran menuntut kesiapan dari berbagai sisi, mulai dari sistem, sumber daya manusia, sampai koordinasi antarinstansi.

"Jumlahnya tahun tahun depan ini Rp6,5 triliun. Bahkan kemungkinan besar akan ada anggaran tambahan. Dia minta kalau enggak salah sekitar Rp20 triliun tapi kemungkinan disetujui Rp10 triliun. Jadi, Rp16 triliun itu kemungkinan hanya IKN saja," ujarnya.

Selain jumlah anggaran yang besar, tantangan lainnya adalah adalah memastikan seluruh pegawai OIKN menerima gaji tepat waktu pada awal tahun, terutama pada masa transisi dari Jakarta ke Balikpapan. Namun, ia bersyukur proses tersebut berjalan lancar. Sejak awal tahun, pembayaran hak-hak pegawai OIKN tidak menemui kendala berarti.

“Alhamdulillah, semuanya berjalan baik. Tidak ada keluhan soal pembayaran hak-hak pegawai di awal tahun,” kata Edih.

Ke depan, DJPb Kaltim berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya untuk memastikan pengelolaan keuangan negara di wilayah IKN berjalan tertib, sehat, dan benar-benar memberi dampak bagi pembangunan.