RRI.CO.ID, Balikpapan – Wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari langsung menjadi tidak langsung kembali memicu perdebatan publik. Di tengah polemik tersebut, sejumlah akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Kalimantan Timur, menawarkan jalan tengah melalui konsep Pilkada asimetris, yakni sistem pemilihan yang disesuaikan dengan kondisi, budaya, serta tingkat kedewasaan demokrasi di masing-masing daerah.
Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada yang digelar di Balikpapan, Rabu 4 Februari 2026.
Pengamat politik Unmul, Anwar Alaydrus, menyoroti potensi penerapan Pilkada asimetris dengan skema gubernur dipilih secara tidak langsung, sementara bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat. Menurutnya, pola tersebut berisiko menimbulkan ketimpangan legitimasi politik antarpemimpin daerah.
“Jika gubernur dipilih tidak langsung, sementara bupati atau wali kota dipilih langsung, hal itu dapat mengganggu koordinasi pemerintahan. Kepala daerah dengan mandat langsung berpotensi terhambat oleh atasan yang memiliki legitimasi berbeda,” ujar Anwar.
Ia menegaskan, penerapan Pilkada asimetris tidak boleh semata-mata bertujuan memangkas biaya politik. “Jangan sampai gubernur yang dipilih tidak langsung justru menjadi alat kontrol pemerintah pusat untuk menekan daerah. Itu akan mengulang pola lama dan menggerus kedaulatan rakyat,” katanya menegaskan.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Unmul, Saipul, menilai konsep Pilkada asimetris relevan dengan struktur kewenangan pemerintahan di Indonesia. Ia menjelaskan gubernur menjalankan fungsi dekonsentrasi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, berbeda dengan bupati dan wali kota yang berada dalam kerangka desentralisasi pelayanan publik.
“Gubernur menjalankan fungsi dekonsentrasi, sedangkan bupati dan wali kota berada pada ranah desentralisasi. Karena itu, mekanisme pemilihannya tidak harus disamakan,” ucap Saipul. Ia menambahkan, skema tersebut berpotensi menekan tingginya biaya politik serta mengurangi praktik politik transaksional di tingkat provinsi.
Di sisi lain, sosiolog Unmul, Sri Murlianti, menekankan persoalan utama Pilkada bukan terletak pada ketidaksiapan masyarakat, melainkan pada kegagalan aktor politik, khususnya partai politik. Ia mengkritik partai politik yang dinilai lebih menyerupai “kerajaan keluarga” dibandingkan institusi demokratis yang menjalankan fungsi kaderisasi.
Sri juga mengingatkan pemindahan Pilkada ke mekanisme tidak langsung berpotensi menghilangkan kontrol sosial masyarakat. “Dalam pemilihan langsung, masih ada ruang bagi rakyat untuk menekan penguasa. Jika semua proses dilakukan di ruang tertutup, ketika masyarakat memprotes, yang muncul hanyalah dalih bahwa semua sudah sesuai aturan,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....