RRI.CO.ID, Malang - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang menyiapkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai potret paling mutakhir struktur ekonomi daerah, mencakup usaha formal, informal, hingga aktivitas ekonomi digital. Hasil sensus ini nanti bisa menjadi acuan dalam mengambil kebijakan pemerintah daerah, peta kebangkitan usaha di wilayah tersebut.
Sensus ekonomi dilakukan di seluruh Indonesia, akan dimulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026, seluruh kegiatan ekonomi nonpertanian di 33 kecamatan akan di sensus. Untuk pendataan berskala kabupaten akan menjangkau seluruh desa dan kelurahan dengan melibatkan lebih dari seribu petugas lapangan.
Kepala BPS Kabupaten Malang, Erny Fatma Setyoharoni, menjelaskan sensus ekonomi dilaksanakan setiap sepuluh tahun pada tahun berakhiran angka enam. Tahun ini, pendataan lapangan berlangsung tiga bulan, didahului pemutakhiran daftar usaha, pelatihan petugas, dan sosialisasi lintas sektor.
“Sensus bersifat menyeluruh. Semua kegiatan ekonomi akan dicatat, kecuali sektor pertanian yang telah disensus tersendiri,” ujar Erny di Malang, Rabu 4 Februari 2026.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 tidak sekadar menghitung jumlah usaha, tetapi memetakan karakteristik bisnis, rantai nilai, adopsi teknologi digital, serta praktik ekonomi berkelanjutan. Cakupan ini lebih luas dibanding sensus 2016 yang belum menangkap aktivitas daring secara komprehensif.
BPS menekankan akurasi data melalui standarisasi konsep, pelatihan intensif, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengusaha. Kata Erny Bupati Malang direncanakan menginstruksikan dukungan hingga level desa agar masyarakat menerima petugas dan memberikan informasi yang benar.
Erny mengakui tantangan utama pendataan adalah resistensi sebagian pelaku usaha, terutama karena kekhawatiran terkait pajak. Karena itu, BPS menggencarkan sosialisasi bahwa sensus tidak memiliki kaitan dengan urusan perpajakan maupun penegakan hukum.
Tantangan lain adalah kondisi geografis Kabupaten Malang yang mencakup 33 kecamatan dan 390 desa/kelurahan.
Dari sisi manfaat, hasil sensus akan menjadi rujukan resmi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ekonomi, perencanaan investasi, dan pemetaan daya saing wilayah.
Bagi pelaku usaha, data ini membantu membaca peluang pasar, memperbaiki strategi bisnis, dan menguatkan jejaring ekonomi lokal.
“Sensus ekonomi bukan milik BPS, tetapi milik seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Datanya akan dipakai sebagai dasar kebijakan, bukan berhenti sebagai statistik semata,” tegas Erny.
BPS menargetkan hasil pendataan menjadi fondasi perencanaan pembangunan yang lebih presisi, adil, dan berbasis bukti, sekaligus memotret denyut riil ekonomi Kabupaten Malang pascapandemi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....