RRI.CO.ID, Manado - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan arah pembangunan tahun 2027 pada percepatan peletakan fondasi transformasi daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Utara, Selasa, 27 Januari 2026.

Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, mewakili Gubernur Sulut Yulius Selvanus saat memberikan sambutan dan pemaparan. Ia menegaskan tema RKPD 2027 menjadi pijakan penting dalam memperkuat transformasi pembangunan daerah di tengah dinamika dan tantangan yang dihadapi.

“Visi pembangunan Sulawesi Utara bukan sekadar slogan, tetapi komitmen kolektif yang harus diwujudkan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan,” kata Tahlis. Menurutnya, perencanaan yang matang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan ke depan.

Dalam pemaparannya, Tahlis menjelaskan delapan prioritas pembangunan daerah tahun 2027. Prioritas tersebut meliputi penguatan tata kelola pemerintahan berintegritas, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter, serta penguatan daya saing daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan ketimpangan wilayah.

Prioritas lainnya mencakup penguatan ketahanan pangan, energi, dan air, mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, pemerintahan daerah yang baik, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Seluruh prioritas tersebut disusun untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Sulawesi Utara 2025–2029.

Tahlis juga memaparkan sejumlah proyek prioritas strategis yang akan mendukung percepatan pembangunan daerah. Proyek tersebut antara lain pembangunan dan revitalisasi sarana pendidikan dan olahraga, pengembangan infrastruktur konektivitas, penataan wilayah pertambangan rakyat, program makan bergizi gratis, hingga pembangunan jalan dan jembatan strategis.

Ia menekankan pentingnya konsistensi dan keterpaduan perencanaan sejak tahap awal RKPD. Menurutnya, forum konsultasi publik menjadi ruang strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“RKPD ini menjadi pintu masuk seluruh proses penganggaran, sehingga harus disusun secara serius dan tidak boleh lagi ada pergeseran yang mencerminkan lemahnya perencanaan,” ujar Tahlis. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat capaian pembangunan Sulawesi Utara.