RRI.CO.ID, Bandung - Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat mendapat sorotan dari Pengamat ekonomi dari Universitas Insan Cendikia Mandiri Bandung (UICM), Deni Rizky. Ia menilai pemerintah daerah maupun pusat belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan ini.

Menurutnya, kebijakan yang ada masih sebatas formalitas tanpa menyentuh akar masalah, yakni kualitas sumber daya manusia. Deni menekankan bahwa pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada penyerapan tenaga kerja semata.

“Pemerintah itu jangan hanya fokus bagaimana penyerapan tenaga kerja saja, tapi harus ada pelatihan yang menitikberatkan pada sumber daya manusia agar bisa berwirausaha,” ujarnya. Minggu 25 Januari 2026.

Ia mencontohkan, pelatihan barista tidak seharusnya diarahkan semata-mata untuk bekerja di coffee shop, melainkan bisa menjadi bekal membuka usaha sendiri.

Baca juga : Kemendikdasmen Raih Indeks SPBE Kriteria Tertinggi

Deni menilai pola pelatihan yang ada saat ini cenderung disamaratakan. Banyak peserta hanya menerima sertifikat setelah pelatihan tanpa ada tindak lanjut.

“Jangan semuanya barista, jangan semuanya membuat kue. Lihat potensi, kesukaan, dan peluang masing-masing peserta. Kalau itu dilakukan, pelatihan bisa berujung pada lahirnya bisnis baru, bukan sekadar tenaga kerja siap pakai,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa investasi yang masuk ke Jawa Barat harus sejalan dengan kesiapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, tingginya angka investasi tidak akan berarti jika kualitas sumber daya manusia tidak mendukung. “Jangan sampai investasi tinggi tapi penyerapan kerjanya tidak siap. Itu yang sering terjadi,” kata Deni.

Lebih jauh, ia menyoroti bahwa dana pelatihan di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat cukup besar, namun implementasinya masih sebatas gugur kewajiban. “Pelatihan itu jangan hanya sampai gugur kewajiban saja, tapi harus sustain. Harus ada keberlanjutan agar peserta benar-benar bisa mandiri,” tambahnya.

Berbicara mengenai PHK, Deni menilai pemerintah belum serius karena kebijakan yang disusun tidak memberikan target yang ambisius. “Saya lihat di dalam perencanaan, target kebijakan hanya beberapa persen setiap tahunnya. Itu kecil sekali, sehingga tidak ada motivasi untuk lebih baik,” ungkapnya.

Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah provinsi Jawa Barat untuk merancang pelatihan berbasis minat dan potensi, bukan sekadar memenuhi angka. Dengan begitu, pelatihan tidak hanya menghasilkan tenaga kerja siap kerja, tetapi juga wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja.

“Kalau ini dijalankan, maka masalah PHK bisa ditekan, dan masyarakat punya daya tahan ekonomi yang lebih kuat,” pungkas Deni.