RRI.CO.ID, Cianjur- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur komitmennya mengawal ketat ketersediaan serta jalur distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Langkah strategis ini diambil guna memastikan komoditas energi tersebut tepat sasaran dinikmati oleh masyarakat yang berhak, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan resmi oleh Bupati Cianjur, Wahyu Ferdian didepan ke lima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hiswana Migas Cianjur.

Hal itu merespon keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan melambungnya harga gas LPG 3 kg (gas melon) di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada tingkat pengecer,

"Pemkab Cianjur bergerak cepat untuk mengantisipasi praktik curang seperti penimbunan hingga pengoplosan, Pemkab Cianjur resmi menggandeng jajaran TNI dan Polri, "kata Wahyu Rabu 10 Juni 2026.

Dengan menggandeng para perangkat dan aparatur penegak hukum, baik dari TNI maupun Polri, untuk melaksanakan pengawasan dan juga penertiban bagi potensi adanya oknum-oknum yang ingin melaksanakan kegiatan yang tidak baik (permainan distribusi).

Namun tidak hanya menyasar pangkalan atau agen nakal,Wahyu menuturkan radar pengawasan juga diarahkan hingga ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) melalui inspeksi berkala.

" Jika ditemukan adanya kejanggalan atau pelanggaran regulasi oleh pelaku usaha migas, Pemkab Cianjur telah menyusun skema tindakan hukum yang terukur,"ujarnya.

Ketua DPC Hiswana Migas Cianjur, Hedi Permadi Boy, menyambut baik langkah tegas Pemkab Cianjur dalam mengawal distribusi energi bersubsidi ini. Menurutnya, pemerintah daerah adalah pihak yang paling memahami peta demografi dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

"Kami sangat mengharapkan dukungan Pak Bupati karena yang tahu wilayah dan jumlah penduduk adalah pemerintah daerah. Subsidi ini harus tepat sasaran ke masyarakat miskin. Tugas kami memastikan penyebaran LPG 3 kg bersubsidi sudah sampai ke pelosok,"pungkasnya.