RRI.CO.ID, Mataram - Anggota DPRD Provinsi NTB, Ir. Made Selamet, menyoroti serius persoalan sampah yang hingga kini belum juga tertangani secara tuntas, khususnya di Kota Mataram dan Lombok Barat yang bergantung pada satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Made menilai persoalan sampah bukan semata perilaku masyarakat, tetapi kegagalan sistem dan minimnya fasilitas yang disediakan pemerintah.
“Masyarakat buang sampah sembarangan karena memang tidak tersedia TPS dan sarana angkut yang memadai. Mengandalkan gerobak kecil jelas tidak cukup,” katanya, Jumat 23 Januari 2026.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk segera membantu kabupaten/kota dengan langkah darurat, seperti pengadaan kontainer sampah besar dan armada pengangkut sementara, guna mencegah penumpukan sampah di lingkungan permukiman dan sungai.
Politisi PDIP NTB ini juga mengkritik berbagai program pengelolaan sampah yang dinilai hanya besar di anggaran namun minim realisasi di lapangan. Sampah seharusnya bisa menjadi sumber daya ekonomi jika dikelola dengan inovasi dan kemauan politik yang kuat. Ia mencontohkan pengolahan sampah menjadi energi, pupuk organik, hingga bahan bangunan ringan yang telah diterapkan di daerah dan negara lain.
Ia pun mendorong optimalisasi peran BRIDA NTB untuk melakukan riset terapan yang benar-benar dieksekusi oleh perangkat daerah terkait.
“Riset jangan hanya jadi laporan. Hasilnya harus dieksekusi. Kalau perlu datangkan tenaga ahli, anggarkan dengan serius. Sampah ini sudah jadi masalah besar daerah,” ucap Made.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan dua skema untuk mengatasi krisis persampahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok yang melayani Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Dalam jangka pendek, pemerintah memilih memperluas landfill. Sementara untuk jangka panjang, teknologi waste to energy (WTE) disiapkan sebagai solusi permanen.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, perluasan landfill menjadi pilihan yang tidak terelakkan untuk mencegah terulangnya kondisi darurat sampah. Menurutnya, tanpa tambahan daya tampung, layanan persampahan berisiko kembali terganggu.
“Untuk jangka pendek, kita memang tidak punya banyak pilihan selain memperluas landfill. Ini harus segera dilakukan supaya tidak terjadi krisis sampah berulang,” kata Iqbal usai rapat koordinasi penanganan persampahan di ruang kerjanya, Rabu 21 Januari 2026.
Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, serta Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi NTB. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa perluasan landfill dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan lahan yang dinilai siap secara teknis.
Iqbal menyebut, perluasan tersebut diproyeksikan mampu memperpanjang usia layanan TPA Kebon Kongok hingga sekitar dua tahun. Waktu ini, kata dia, akan digunakan pemerintah daerah untuk mematangkan solusi jangka panjang berbasis teknologi.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB mulai mendorong realisasi pengelolaan sampah berbasis waste to energy. Sejumlah perusahaan telah mengajukan proposal investasi. Namun, proses tersebut masih memerlukan penyesuaian regulasi lintas kementerian.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....