RRI.CO.ID, Mataram - Lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan kembali menjadi sorotan publik. Kenaikan harga cabai dan sejumlah komoditas pangan dinilai bukan sekadar dinamika pasar, tetapi juga berdampak langsung pada ketahanan ekonomi rumah tangga.

Dalam pandangan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof. Dr. KH. M. Zaidi Abdad, M.Ag., fenomena ini harus dibaca secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa inflasi musiman membutuhkan respons kebijakan sekaligus kesadaran moral masyarakat.

“Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus. Ketika itu terjadi, daya beli masyarakat otomatis melemah,” ujarnya, Minggu 22 Februari 2026.

Ia menjelaskan bahwa inflasi bukan hanya isu statistik ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, gejolak harga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sosial.

“Ekonomi syariah memandang persoalan harga tidak semata-mata soal pasar. Ada dimensi etika dan tanggung jawab sosial yang harus dijaga,” katanya.

Menurutnya, Ramadan dan momentum hari besar keagamaan lain sering memicu lonjakan permintaan. Jika distribusi dan pengawasan tidak optimal, kondisi tersebut akan memunculkan inflasi musiman.

“Setiap memasuki Ramadan biasanya terjadi peningkatan harga. Ini pola berulang yang harus diantisipasi,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa dampak inflasi dapat meluas jika tidak dikendalikan. Ketimpangan daya beli berpotensi memperbesar kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

“Inflasi bisa menimbulkan distorsi harga yang merugikan publik. Karena itu, perlu ada upaya serius untuk menekan dampaknya,” tegasnya.

Peran pemerintah, lanjutnya, menjadi krusial dalam menjaga stabilitas pasar. Pengawasan distribusi dan harga harus dilakukan secara konsisten, terutama pada komoditas pokok.

“Pengawasan harga pasar adalah tanggung jawab pemerintah. Kehadiran negara sangat dibutuhkan agar harga tidak melambung,” ujarnya.

Selain pengawasan, kebijakan subsidi dinilai sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas. Namun ia menekankan bahwa subsidi harus tepat sasaran agar tidak menimbulkan ketimpangan baru.

“Subsidi perlu dirancang berkeadilan. Jika tidak, inflasi akan tetap menjadi beban masyarakat kecil,” katanya.

Ia juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk memperkuat literasi ekonomi publik. Edukasi dinilai mampu membentuk perilaku konsumsi yang lebih rasional.

“Sinergi dengan kampus dapat membantu sosialisasi dan analisis kebijakan. Edukasi masyarakat adalah bagian dari solusi,” tuturnya.

Di sisi masyarakat, ia mengajak agar konsumsi dilakukan secara proporsional selama Ramadan. Pengendalian diri dalam berbelanja diyakini dapat membantu meredam tekanan permintaan pasar.