‎RRI.CO.ID, Mataram - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menyalurkan bantuan sosial bagi kelompok masyarakat rentan di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis sore, 16 April 2026. Bantuan diserahkan di Sentra Paramita Mataram sebagai bagian dari program asistensi rehabilitasi sosial (atensi).

Gus Ipul sapaan akrabnya menyebut bantuan ini menyasar kelompok yang selama ini kerap luput dari perhatian, seperti penyandang disabilitas hingga keluarga miskin yang tidak mampu menebus ijazah anaknya. “Ini bantuan atensi, asistensi rehabilitasi sosial. Diberikan kepada kelompok rentan yang membutuhkan, termasuk mereka yang kesulitan menebus ijazah,” ujarnya.

Selain itu, Kementerian Sosial juga memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan dan administrasi dasar, seperti surat nikah dan kartu keluarga bagi warga yang belum memilikinya. Menurutnya, persoalan administratif kerap menjadi penghambat akses terhadap layanan sosial lainnya.‎

Dalam kesempatan itu, Mensos mengajak pemerintah desa mengaktifkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai garda terdepan penanganan masalah sosial di tingkat lokal. Melalui Puskesos, setiap kasus warga yang membutuhkan bantuan diharapkan dapat terdata dan ditangani secara berjenjang.

“Kalau desa tidak bisa menangani, bisa naik ke kabupaten, lalu ke provinsi, hingga pusat. Bahkan bisa dikolaborasikan dengan filantropi,” katanya.

‎Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga donasi seperti Baznas dan organisasi sosial lainnya. Menurutnya, tidak semua persoalan masyarakat harus diselesaikan melalui APBD atau APBN.

Gus Ipul menyoroti masih banyaknya keluarga yang tidak terjangkau program bantuan, baik karena kendala data, psikologis, sosial, maupun geografis. Salah satu kasus yang banyak ditemukan adalah keluarga tidak mampu yang tidak bisa mengambil ijazah anaknya dari sekolah.

“Ada juga keluarga yang butuh bantuan bahan pokok tapi tidak masuk dalam data. Ini yang harus kita benahi,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB yang mulai membenahi basis data sosial secara lebih terintegrasi di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Upaya tersebut dinilai penting agar tidak ada lagi warga miskin yang tercecer dari intervensi pemerintah.

“Yang paling penting, kita diajak Presiden untuk melihat keluarga-keluarga yang selama ini tidak terlihat penderitaannya,” kata dia.

‎Gus Ipul menegaskan, pada prinsipnya tidak ada masalah sosial yang tidak bisa dibantu, selama ada kemauan untuk mencari solusi, termasuk melalui kerja sama dengan pihak di luar pemerintah. Ia mencontohkan penanganan pasien dengan kebutuhan medis yang tidak tercover BPJS Kesehatan, yang tetap bisa dibantu melalui skema kolaboratif.

“Kalau tidak ada dalam skema pemerintah, kita bisa cari jalan lain. Banyak pihak yang mau membantu,” ujarnya.