RRI.CO.ID, Jember - Pembayaran digital berbasis kode QR seperti QRIS yang kini populer di Indonesia ternyata memiliki sejarah panjang di tingkat global. Seperti dilansir dari Qrcode.com, konsep dasarnya berawal dari teknologi QR Code yang dikembangkan di Jepang pada 1994 oleh perusahaan Denso Wave. Namun, penggunaan QR Code sebagai alat pembayaran baru berkembang pesat bertahun-tahun kemudian seiring meningkatnya penetrasi ponsel pintar dan internet.

Jepang tercatat sebagai negara pertama yang menciptakan teknologi QR Code, tetapi pemanfaatannya pada awalnya ditujukan untuk industri manufaktur dan logistik. QR Code baru mulai digunakan secara luas sebagai metode pembayaran ketika teknologi mobile payment berkembang di negara lain, khususnya di Asia. Dengan kata lain, Jepang adalah pelopor teknologinya, namun bukan negara dengan adopsi pembayaran QR paling masif pada tahap awal.

China kemudian menjadi negara pertama yang menggunakan pembayaran digital berbasis QR secara luas dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sejak awal 2010-an, platform seperti Alipay dan WeChat Pay memperkenalkan sistem pembayaran QR yang memungkinkan transaksi tanpa uang tunai, mulai dari pusat perbelanjaan hingga pedagang kaki lima. Model inilah yang dianggap sebagai cikal bakal sistem pembayaran QR modern seperti QRIS.

Keberhasilan China mendorong negara lain mengikuti pola serupa. India meluncurkan sistem UPI dengan dukungan QR, Singapura mengembangkan SGQR, Thailand memperkenalkan PromptPay, dan Indonesia resmi meluncurkan QRIS pada 2019 sebagai standar nasional pembayaran QR. QRIS mengadopsi prinsip interoperabilitas, memungkinkan satu kode QR digunakan oleh berbagai penyedia layanan pembayaran.

Para ahli menilai bahwa keberhasilan pembayaran QR tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada ekosistem digital, dukungan regulasi, dan kebiasaan masyarakat. China dianggap sebagai negara pertama yang membuktikan bahwa pembayaran QR dapat menggantikan uang tunai dalam skala nasional, sementara negara lain menyesuaikannya dengan kondisi ekonomi dan sistem keuangan masing-masing.