RRI.CO.ID, Samarinda – Indonesia kembali menunjukkan peran aktifnya di tingkat global dengan mendorong lahirnya tata kelola kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) yang inklusif dan mengutamakan perlindungan anak.

Dalam forum perdana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara khusus membahas tata kelola AI, Indonesia menegaskan perlindungan anak harus menjadi salah satu prinsip utama dalam penyusunan regulasi AI di tingkat global.

Dilansir dari Indonesia.go.id, Rabu 8 Juli 2026, komitmen tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang mewakili Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Global Dialogue on AI Governance di Jenewa, Selasa 7 Juli 2026.

Forum yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, itu dihadiri oleh 108 negara anggota PBB, termasuk para kepala pemerintahan, menteri, dan pemimpin organisasi internasional untuk membahas arah pengembangan serta tata kelola AI dunia.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia mengusulkan pembentukan koalisi global yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI.

Selain itu, Indonesia juga mendorong harmonisasi regulasi lintas negara serta penyusunan standar internasional yang mampu melindungi anak dari berbagai risiko eksploitasi algoritma tanpa menghambat inovasi maupun transformasi digital.

Melalui usulan tersebut, Indonesia berharap pengembangan AI di masa depan tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga menjunjung tinggi hak-hak anak, etika, serta kepentingan publik secara luas.