RRI.CO.ID, Lumajang - Menghadapi potensi musim kemarau tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai mematangkan berbagai langkah kesiapsiagaan. Fokus utama diarahkan pada upaya mitigasi untuk mengantisipasi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (Karhutla), sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat apabila kondisi darurat terjadi.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan langkah paling efektif untuk mengurangi risiko bencana.

"Kami tidak ingin bergerak ketika masyarakat sudah kekurangan air bersih atau saat kebakaran sudah meluas. Karena itu, mitigasi kami lakukan sejak awal agar ketika puncak musim kemarau datang, pemerintah dan masyarakat sudah sama-sama siap," ujarnya melalui pesan singkatnya, Rabu (8/7/2026).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui asesmen lapangan, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, TNI, Polri, relawan, dan perangkat daerah terkait. Langkah ini dilakukan agar seluruh kebutuhan penanganan telah dipersiapkan sebelum dampak musim kemarau dirasakan masyarakat.

Hasil asesmen BPBD menunjukkan terdapat enam kecamatan, yakni Gucialit, Ranuyoso, Padang, Klakah, Kedungjajang, dan Senduro, yang menjadi wilayah prioritas dalam upaya antisipasi kekeringan. Dari enam kecamatan tersebut, teridentifikasi 19 desa yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Data tersebut menjadi dasar penyusunan rencana penanganan sekaligus verifikasi kebutuhan riil di lapangan.

Menurut Isnugroho, Kecamatan Gucialit menjadi perhatian utama karena berdasarkan pengalaman beberapa musim kemarau sebelumnya wilayah tersebut menjadi salah satu daerah dengan kebutuhan dropping air bersih paling tinggi. Karena itu, pembaruan data terus dilakukan agar penanganan nantinya benar-benar tepat sasaran.

Selain memetakan wilayah rawan, BPBD juga melakukan verifikasi terhadap kondisi sumber air di sejumlah desa. Langkah ini penting karena beberapa lokasi kini telah memiliki sumber air alternatif, seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), sumur bor, maupun mata air yang hingga saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembaruan data tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas distribusi air bersih apabila nantinya harus dilaksanakan.

Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, BPBD telah menyiapkan sumber daya pendukung, termasuk armada truk tangki air yang akan digunakan apabila kondisi di lapangan memerlukan distribusi air bersih. Namun, pelaksanaannya masih menunggu terpenuhinya dasar hukum dan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar mekanisme pelaporan dan penanganan dapat berjalan cepat ketika terjadi kekeringan maupun Karhutla.

"Bencana akan lebih cepat tertangani apabila semua pihak bergerak bersama. Warga dapat melapor kepada kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas maupun langsung kepada BPBD. Setelah laporan diterima, kami segera melakukan asesmen untuk menentukan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan," jelas Isnugroho.

Selain ancaman kekeringan, BPBD juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan dengan memantau informasi titik panas (hotspot) melalui data satelit yang kemudian diverifikasi melalui laporan masyarakat dan relawan. Sistem deteksi dini tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih luas.

BPBD mengimbau masyarakat mulai meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan menggunakan air secara bijaksana, tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah tanpa pengawasan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun tanda-tanda awal kekeringan di wilayahnya.

"Keberhasilan sesungguhnya bukan diukur dari berapa banyak air yang kami distribusikan atau berapa banyak kebakaran yang kami padamkan. Keberhasilan adalah ketika masyarakat tetap memperoleh air bersih, tidak terjadi kebakaran akibat kelalaian, dan musim kemarau dapat dilalui dengan aman. Itulah tujuan utama dari seluruh upaya mitigasi yang kami lakukan," pungkas Isnugroho.

Melalui kesiapsiagaan yang terus dimatangkan sejak dini, BPBD Kabupaten Lumajang berharap seluruh unsur pemerintah dan masyarakat memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi musim kemarau, sehingga potensi dampak kekeringan maupun Karhutla dapat diminimalkan melalui langkah-langkah mitigasi yang terencana, terukur, dan tepat sasaran. (MC Diskominfo Kab. Lumajang/An-m)