RRI.CO.ID, Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan pentingnya inovasi dan ketepatan dalam menyusun skala prioritas pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PPU Tahun 2027 di Aula Lantai III Kantor Bupati, Rabu 1 April 2026.

Musrenbang tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Wakil Bupati Abdul Waris Muin, pimpinan dan anggota DPRD PPU, Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hadir pula Sekretaris Daerah PPU Tohar, kepala perangkat daerah, kepala desa, perwakilan perbankan, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Dalam arahannya, Mudyat Noor menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan harus selaras dengan visi-misi dalam RPJMD Kabupaten PPU 2025–2029. Ia menyebut tahun 2027 sebagai fase penting karena menjadi tahap ketiga dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah.

Menurutnya, tantangan keterbatasan fiskal menjadi persoalan nyata yang harus dihadapi bersama. Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan konvensional, tetapi juga mampu berinovasi dalam menggali potensi baru.

“Kita harus melakukan kreasi dan inovasi untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Perlu pemetaan yang tepat, mana program yang dapat dibiayai APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan peluang kerja sama dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di wilayah PPU, sebagai salah satu strategi memperkuat pembiayaan pembangunan.

Mudyat turut mengapresiasi kehadiran DPRD dalam forum tersebut sebagai wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal aspirasi masyarakat. Ia memastikan setiap usulan dari tingkat kecamatan akan diverifikasi secara berjenjang, sehingga program yang ditetapkan benar-benar prioritas dan sesuai kemampuan anggaran.

Di akhir sambutannya, Mudyat Noor mengajak seluruh elemen pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi. Ia berharap Musrenbang RKPD 2027 menjadi momentum menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan di PPU tetap berjalan optimal dan berkelanjutan meski di tengah keterbatasan anggaran. (Wan/*DiskominfoPPU)