RRI.CO.ID, Lombok Tengah - Komisi I DPRD Lombok Tengah mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah mengoptimalkan pengelolaan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dinilai perlu segera dikelola secara produktif, termasuk melalui kerja sama dengan pihak ketiga maupun pelaku usaha lokal.

Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi, mengatakan pembahasan optimalisasi aset menjadi perhatian dalam Badan Anggaran DPRD. Menurutnya, aset daerah tidak hanya harus tercatat dengan baik, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat.

"Kalau aset itu bisa disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, maka mekanismenya harus jelas dan konkret. Pengusaha lokal juga harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaannya," ujarnya, Selasa 14 Juli 2026.

Ia menilai salah satu persoalan yang masih dihadapi pemerintah daerah adalah penyusutan dan legalitas sejumlah aset, termasuk aset berupa ruas jalan yang belum seluruhnya memiliki sertifikat. Kondisi tersebut dinilai menghambat proses penataan dan optimalisasi aset.

Selain itu, Syamsul menyoroti laporan perkembangan pengelolaan aset yang dinilai masih stagnan dari tahun ke tahun. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar upaya penataan aset tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Ia juga menyinggung sejumlah aset bernilai besar yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti Balai Mutiara, pabrik tapioka, serta beberapa aset lainnya. Menurutnya, aset yang dibangun menggunakan anggaran miliaran rupiah seharusnya tidak dibiarkan menganggur.

"Kalau pemerintah daerah belum mampu mengelolanya sendiri, buka kesempatan kepada pihak yang memiliki kemampuan mengelola secara profesional. Yang terpenting aset itu produktif dan memberikan pemasukan bagi daerah," katanya.

Syamsul menambahkan, peningkatan pendapatan dari pengelolaan aset menjadi penting di tengah masih adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Karena itu, Badan Anggaran DPRD mendorong seluruh aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi penetapan nilai appraisal aset yang akan disewakan. Menurutnya, penetapan harga harus tetap mengacu pada hasil penilaian, namun juga mempertimbangkan kondisi pasar agar aset tidak terlalu lama kosong karena harga yang dinilai terlalu tinggi.

"Appraisal memang penting, tetapi kalau tidak sesuai kondisi pasar, tentu perlu dievaluasi. Jangan sampai aset terus menganggur karena tidak ada yang berminat. Yang penting tetap tidak merugikan pemerintah daerah," tegasnya.