RRI.CO.ID, Banyuwangi – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah segera meningkatkan infrastruktur dan menambah dermaga di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurai kepadatan penyeberangan sekaligus mendukung kelancaran distribusi logistik dan sektor pariwisata.
Desakan itu disampaikan Bambang Haryo Soekartono saat mengunjungi Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Dalam kunjungan tersebut, politikus yang akrab disapa BHS itu berdialog dengan PT ASDP Indonesia Ferry, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Organda, Dinas Perhubungan Jawa Timur, serta sejumlah instansi terkait, Sabtu 11 Juli 2026.
BHS menilai kapasitas dermaga yang ada saat ini belum sebanding dengan jumlah kapal yang beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Kondisi tersebut membuat hanya sekitar separuh armada yang dapat beroperasi secara optimal sehingga berdampak pada antrean kendaraan dan terganggunya arus logistik.
"Jumlah dermaga yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah kapal. Akibatnya hanya sekitar 50 persen kapal yang bisa beroperasi sehingga kapasitas pelayanan penyeberangan belum maksimal," kata Bambang Haryo Soekartono, Sabtu 11 Juli 2026.
Selain penambahan dermaga di Ketapang dan Gilimanuk, BHS juga mendorong pengaktifan kembali lintasan penyeberangan Ketapang-Lembar. Menurutnya, pembukaan kembali lintasan tersebut dapat menjadi alternatif untuk mengurangi kepadatan di Selat Bali sekaligus memperkuat konektivitas logistik dan pariwisata menuju Bali maupun Nusa Tenggara.
Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan, mengatakan kemacetan di Pelabuhan Ketapang telah menimbulkan kerugian ekonomi bagi perusahaan angkutan maupun pengemudi truk. Waktu tempuh distribusi barang yang normalnya dapat diselesaikan dalam satu hari kini bisa mencapai tiga hingga lima hari akibat antrean panjang di pelabuhan.
"Kemacetan di Pelabuhan Ketapang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi pengusaha angkutan maupun sopir. Waktu tempuh yang seharusnya satu hari bisa menjadi tiga sampai lima hari karena harus mengantre di pelabuhan," ujar Gemilang Tarigan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....