RRI.CO.ID, Sabang - DPRK Sabang mendorong Pemerintah Kota Sabang menambah perangkat tapping box untuk memperkuat pengawasan pajak hotel dan restoran serta meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dorongan tersebut disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) Bidang Keuangan, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat DPRK Sabang, Risa Nirmala, dalam rapat paripurna DPRK Sabang. DPRK menilai sistem pengawasan pendapatan daerah di sektor pariwisata masih belum berjalan optimal karena sebagian besar pengelolaan retribusi masih dilakukan secara manual.

Menurut Risa Nirmala, saat ini Pemerintah Kota Sabang baru memiliki sekitar 10 unit tapping box untuk memantau transaksi pajak hotel dan restoran. Jumlah tersebut dinilai belum memadai dibandingkan potensi usaha pariwisata yang terus berkembang di Kota Sabang.

Legislatif meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia untuk mendukung penambahan perangkat tapping box di berbagai lokasi usaha.

Selain sektor hotel dan restoran, DPRK juga menyoroti potensi kebocoran PAD dari objek wisata yang dikelola secara manual melalui sistem penjualan tiket konvensional.

Dalam laporan pansus disebutkan realisasi retribusi objek wisata dinilai tidak mencerminkan tingginya angka kunjungan wisata ke Sabang sepanjang 2025. Pansus bahkan menemukan dugaan praktik tidak diberikannya tiket masuk maupun karcis parkir kepada wisatawan di kawasan objek wisata Teupin Layee, Gampong Iboih.

“Dengan sistem tunai, potensi penyelewengan masih sangat terbuka,” ujar Risa Nirmala

DPRK meminta Pemerintah Kota Sabang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola kerja sama pengelolaan objek wisata agar pengawasan pendapatan daerah lebih transparan dan akuntabel.

Legislatif juga mendorong penerapan sistem pembayaran non tunai dan digitalisasi pengelolaan retribusi wisata untuk menekan potensi kebocoran PAD dari sektor pariwisata.