RRI.CO.ID Sabang - Kebijakan penghapusan tiket manual pada lintasan penyeberangan Balohan menuju Ulee Lheue mulai 1 April 2026 memicu gelombang protes. Sistem tiket online yang diterapkan PT ASDP Indonesia Ferry dinilai belum siap dan justru menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat serta wisatawan.

Wakil Ketua DPRK Sabang Albina Arahman dalam surat bernomor 500.11.20.1/95 meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan segera turun tangan. Ia menilai penerapan sistem yang belum maksimal ini berpotensi besar mengganggu kelancaran layanan penyeberangan dan memukul aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami meminta pemerintah segera mencari jalan keluar bersama pihak terkait agar persoalan ini tidak terus berulang dan merugikan aktivitas warga” ujar Albina Rabu (1/4/2026).

Albina menambahkan, DPRK Sabang mendorong Pemerintah Aceh agar secepatnya merangkul berbagai pihak untuk mencari solusi bersama. Koordinasi ini melibatkan operator kapal PT ASDP Indonesia Ferry Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) UPTD Pelabuhan Ulee Lheue hingga Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

Pihak legislatif menilai komunikasi lintas instansi menjadi kunci utama agar penerapan sistem tiket online dapat berjalan maksimal tanpa mencederai pelayanan publik. Sinergi ini dianggap sangat penting untuk memastikan sistem digital tersebut lebih efektif sekaligus tetap mengedepankan kenyamanan bagi seluruh pengguna jasa.

Disisi lain, DPRK Sabang juga menekankan perlunya sosialisasi yang jauh lebih masif kepada masyarakat luas. Hal ini bertujuan agar mekanisme pembelian tiket secara online dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi digital.

Melalui langkah evaluasi dan pembenahan yang serius diharapkan layanan penyeberangan Balohan - Ulee Lhee dapat kembali berjalan maksimal. Kelancaran akses transportasi laut ini menjadi nadi utama dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata serta memperkuat sendi ekonomi masyarakat di Kota Sabang.

Kini masyarakat menunggu langkah konkret dari pemerintah provinsi untuk menormalkan kembali situasi di pelabuhan. Kepastian jadwal dan kemudahan akses tiket menjadi harapan besar untuk mendukung mobilitas masyarakat di wilayah paling barat Indonesia tersebut.