RRI.CO.ID, Bandung - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menaruh perhatian serius terhadap eskalasi polemik pertambangan di wilayah Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin agar ada solusi konkret di tahun 2026. Konflik yang dipicu oleh dampak lingkungan dan gesekan sosial antara armada angkutan tambang dengan mobilitas warga ini dinilai memerlukan solusi yang cepat dan terukur.

Iwan Suryawan menegaskan bahwa DPRD Jawa Barat memiliki komitmen kuat dalam menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kemanusiaan.

"DPRD Jawa Barat berdiri di posisi yang jelas untuk mendukung iklim investasi, namun tidak akan mentoleransi adanya pengabaian terhadap hak hidup masyarakat. Keselamatan warga serta kelestarian lingkungan merupakan prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar hanya demi mengejar nilai ekonomi dari sektor pertambangan semata," tegas Iwan Suryawan, Rabu 28 Januari 2026.

Data terbaru menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas ESDM kini tengah melakukan evaluasi besar-besaran. Sepanjang tahun 2025, tercatat ada 76 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan dengan pengawasan ketat. Iwan menyoroti bahwa sebagian besar izin tersebut merupakan perpanjangan bagi perusahaan dengan rekam jejak lingkungan yang baik.

Namun, Politisi senior PKS ini juga mengungkapkan keprihatinan mendalam atas temuan 176 titik tambang ilegal di Jawa Barat yang merusak alam tanpa kontribusi pendapatan daerah. Sebagai bentuk dukungan nyata, Iwan memaparkan bahwa DPRD telah menyepakati alokasi dana kompensasi bagi warga terdampak di Bogor yang kini memasuki tahap akhir.

Pada tahun anggaran 2026, telah disiapkan dana untuk menuntaskan kompensasi tahap keempat bagi belasan ribu keluarga. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan kondisi kas daerah aman untuk kebutuhan ini. "Cukup, anggarannya tersedia ya," ucap Herman.

Baca juga:Panen Cabai Petani Milenial, Diky: Harapan Besar Pertanian​

Total alokasi dana yang disiapkan mencapai Rp45 miliar untuk menjangkau 18.231 kepala keluarga di tiga kecamatan melalui skema belanja langsung agar lebih transparan. Terkait pengawasan di lapangan, Iwan Suryawan menyatakan bahwa legislatif akan terus melakukan pengawalan ketat.

"Sebanyak 120 anggota DPRD Jawa Barat secara kolektif terus mendorong pembentukan satgas lintas komisi untuk memantau implementasi penghentian tambang. Surat Edaran Gubernur mengenai penghentian sementara aktivitas di wilayah zona merah bencana harus dipatuhi tanpa adanya kompromi di lapangan," imbuhnya.

Ia juga mendesak agar skema pembiayaan jalur khusus tambang sebagai solusi permanen di Bogor segera dirampungkan. Iwan menutup pernyataannya dengan mengajak partisipasi aktif dari masyarakat.

"Sinergi antara laporan warga dan ketegasan pemerintah adalah kunci agar Jawa Barat bisa mandiri secara energi tanpa harus mengorbankan nyawa dan kenyamanan warganya. Segera lapor jika menemukan aktivitas tambang yang mencurigakan atau merusak fasilitas umum," pungkasnya.