Kuota SPMB Terbatas, Iwan Suryawan Ajak Warga "Bangga Sekolah Swasta"

RRI.CO.ID, Bandung - Suasana riuh posko pengaduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jawa Barat yang dipenuhi wajah-wajah tegang para orang tua murid, mendapat tanggapan yang tidak biasa dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan.

Alih-alih memberikan janji manis penambahan kuota yang tidak realistis atau sekadar menenangkan massa dengan retorika normatif, legislator dari PKS ini justru melontarkan ajakan yang menantang arus (out of the box) bagi para orang tua yang sedang memprotes sistem zonasi dan prestasi.

"Kita ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk menyubsidi sekolah swasta benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat prasejahtera, sehingga tidak ada anak di Jawa Barat yang putus sekolah hanya karena tidak lolos seleksi sekolah negeri," kata Iwan Suryawan, dalam keterangan tertulisnya, Minggu 14 Juni 2026.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, daya tampung kuota kelas untuk kuota SPMB di Jawa Barat hanya berada di angka 329.000 siswa, sementara jumlah pendaftar atau calon peserta didik baru tercatat mencapai dua kali lipat dari kapasitas tersebut.

Melihat fenomena krusial tersebut, Iwan Suryawan menekankan dalam sebuah kesempatan terpisah mengenai dinamika SPMB bahwa esensi pendidikan hari ini sudah jauh bergeser, sehingga menuruti ego harus masuk sekolah negeri top sudah tidak relevan dengan tuntutan masa depan.

"Saya sangat memahami kecemasan Ayah dan Bunda sekalian. Tapi mari kita jujur pada diri sendiri: apakah kita ingin anak kita sukses, atau kita hanya ingin gengsi bertuliskan nama sekolah negeri di seragamnya?" ungkapnya.

Yang penting pastikan anak bersekolah dan menjadi siswa karakter unggul dimana pun anak itu sekolah ujar Iwan.

Iwan tegas menyatakan bahwa kesuksesan anak di era digital saat ini tidak lagi ditentukan oleh status "Negeri" atau "Swasta" tempatnya bersekolah, melainkan oleh soft skills, karakter, dan daya adaptasi anak itu sendiri dalam menghadapi dunia kerja yang dinamis.

Sebagai solusi konkret, Iwan menjelaskan bahwa gerakan "Bangga Sekolah Swasta" ini tidak boleh hanya menjadi slogan, melainkan harus dibarengi dengan peningkatan mutu dan standarisasi fasilitas yang nyata di seluruh lembaga pendidikan non-pemerintah tersebut.

"DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang meluncurkan program penguatan mutu masif, mulai dari sertifikasi guru swasta secara berkala, pemerataan fasilitas laboratorium, hingga digitalisasi ruang kelas agar kualitasnya setara dengan sekolah negeri," papar Iwan.

Melalui langkah taktis ini, DPRD Jabar optimistis disparitas kualitas antarsekolah bisa dipangkas, sehingga tidak ada lagi anggapan dari para orang tua bahwa sekolah swasta merupakan pilihan nomor dua yang inferior atau berkualitas rendah.

Para orang tua pun diminta mulai berfokus pada pengembangan skill set anak, bukan almamater semata, mengingat dunia kerja masa depan jauh lebih melirik sertifikasi keahlian, kemampuan bahasa, dan coding daripada sekadar nama sekolah asal.

Iwan Suryawan mengajak para orang tua untuk menyudahi ketegangan dan mengalihkan energi mereka demi menjaga kondisi psikologis anak-anak yang sedang bertransisi ke jenjang pendidikan baru.

"Anak-anak kita adalah pembelajar yang ulung. Jika mereka melihat orang tuanya stres dan menganggap kegagalan masuk sekolah negeri sebagai akhir dari segalanya, mereka akan tumbuh menjadi mental yang rapuh. Mari tunjukkan pada mereka bahwa di mana pun mereka belajar, mereka tetap bisa menjadi bintang," pungkas Iwan.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pemerintah daerah siap mengintervensi persoalan pelik ini agar tidak ada hak dasar anak yang dikorbankan melalui jaminan pembebasan biaya yang konkret.

Langkah taktis dari eksekutif ini diambil guna memotong komponen biaya riil di sekolah swasta mitra yang selama ini dikeluhkan, di mana rata-rata mencakup beban Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sebesar Rp1,5 juta di awal masuk serta tagihan rutin Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp100 ribu per bulan agar sepenuhnya ditanggung oleh negara.

"Jadi kalau tiap tahun orang ribut terus soal PPDB ya wajar. Karena lulusan SMP tidak semua tertampung di SMA pemerintah," kata Dedi Mulyadi.

Gubernur yang akrab disapa KDM ini menambahkan, berdasarkan kalkulasi resmi, jumlah lulusan SMP di Jawa Barat yang terdepak dari sistem seleksi sekolah pemerintah berada di kisaran 25 persen, di mana puluhan ribu anak tersebut akan langsung diarahkan ke instansi swasta terdekat.

"Hari ini yang tidak tertampung di sekolah pemerintah itu 25 persen dari total kelulusan. Itu nanti masuk ke swasta, tapi kita mau MoU agar rakyat miskin gratis dan nama-nama gratisnya di-MoU kan," jelas Dedi Mulyadi.

Sebagai jaminan konkret dari pihak eksekutif, Pemprov Jabar memastikan telah menyiapkan alokasi anggaran belanja serta kompensasi beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai fantastis.

"Pokoknya begini, pemerintah akan menanggung seluruh masyarakat miskin untuk sekolah gratis di negeri atau swasta. Kalau sekolah pemerintah tidak bisa nampung, ya sekolah swasta. Kan kita kerja sama nanti. Yang sekarang sudah ada existing Rp600 miliar," kata Dedi Mulyadi.