RRI.CO.ID, Kupang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki babak baru transformasi organisasi dan pelayanan publik. Di hadapan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan seluruh Kantor Pertanahan se-Jawa Timur, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa perubahan besar yang dilakukan bukan sekadar reformasi internal, melainkan upaya menghadirkan layanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

“Intinya kita semester ini memasuki periode transformasi pelayanan dan transformasi organisasi dengan menempatkan pemohon atau rakyat sebagai raja yang harus kita layani. Transformasi pelayanan, kata kuncinya hari ini,” ujar Menteri Nusron dalam arahannya di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Sabtu, 18 Juli 2026.

Menurut Nusron, pelayanan publik yang berkualitas harus dibangun melalui tiga fondasi utama, yakni penguatan organisasi, perbaikan tata laksana melalui standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiganya harus berjalan beriringan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang efektif dan memiliki kepastian.

Salah satu perubahan besar yang akan diterapkan adalah penataan organisasi Kantor Pertanahan (Kantah). Jika sebelumnya menggunakan pendekatan tematik, ke depan struktur pelayanan akan diarahkan berbasis kewilayahan.

“Tujuannya pelayanan publik dapat lebih mudah diukur, setiap Kasi harus mengetahui seluruh persoalan di wilayahnya, selain itu, pendekatan pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat,” kata Nusron.

Tak hanya memperbaiki struktur organisasi, Kementerian ATR/BPN juga memperkuat sistem pelayanan dengan menerapkan prinsip first in, first out atau berkas yang masuk lebih awal harus diselesaikan lebih dahulu. Selain itu, sistem Pengukuran Terjadwal akan diterapkan agar masyarakat memperoleh kepastian waktu dalam proses layanan pertanahan.

Transformasi juga menyasar layanan peralihan hak yang ditargetkan dapat selesai paling lama dalam waktu 10 hari. “Kita akan menggunakan prinsip fiktif positif. Kalau mengacu pada filosofi pelayanan publik, semuanya harus terukur, memiliki parameter yang jelas, memberikan kepastian, dan transparan,” ujar Menteri Nusron.

Di hadapan para pejabat administrator dan pejabat pengawas, Menteri Nusron juga mengingatkan pentingnya integritas aparatur. Ia meminta seluruh jajaran ATR/BPN bekerja sesuai aturan dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan persoalan hukum.

“Kalau Saudara ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan,” pesannya.

Selain itu, seluruh pegawai akan mendapatkan penguatan melalui pelatihan manajemen risiko sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas. Menutup arahannya, Menteri Nusron menekankan bahwa seluruh transformasi yang dilakukan memiliki satu tujuan utama, yakni memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Layani rakyat dengan hati. Kalau memang bisa, katakan bisa. Kalau tidak bisa, sampaikan dengan baik. Yang penting jangan sampai mereka tersinggung,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Muhammad Naim turut menyampaikan laporan perkembangan dan capaian kinerja jajaran BPN Jawa Timur kepada Menteri Nusron. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima. (DW)