RRI.CO.ID, BIAK - Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Yermias Rumbiak, S.E, meluncurkan proyek perubahan bertajuk "SAMOM MAMBRUK", sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator, bertepatan penandatanganan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku, upaya mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian aset, penagihan piutang daerah dan pelaksanaan lelang bertempat di Swiss-Belhotel Cenderawasih Biak pada Rabu, 15 Juli 2026.

Peluncuran inovasi " SAMOM MAMBRUK" merupakan transformasi pelayanan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, agar proses pencairan anggaran menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel

“Nama ini diambil dari filosofi burung Mambruk endemik Biak. "Samom" adalah mahkota burung yang secara alami berganti, melambangkan semangat perubahan dan pembaruan birokrasi,” ujar Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Yermias Rumbiak, S.E

Lebih lanjut Yermias Rumbiak menegaskan inovasi ini lahir dari komitmen menghadirkan pelayanan keuangan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berbasis digital melalui Platform Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI.

Dikatakan, selama ini proses SPP-SPM masih berbasis dokumen fisik dengan tahapan panjang, Akibatnya waktu penyelesaian lama, monitoring belum optimal, dan koordinasi antar OPD belum terintegrasi secara digital.

Menurut Yermias melalui inovasi

"SAMOM MAMBRUK", seluruh proses administrasi keuangan kini terdokumentasi dengan baik, mudah dipantau, dan sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Ia menyebut tujuan utama proyek perubahan ini adalah mempercepat pelayanan administrasi SPP-SPM tanpa mengurangi kualitas pengendalian, mengurangi penggunaan kertas dan memperkuat sinergi antar perangkat daerah.

“Manfaatnya sangat nyata. Bagi OPD proses pengajuan lebih cepat. Bagi BPKAD verifikasi lebih tertib. Bagi pemerintah daerah akuntabilitas keuangan semakin kuat. Dan bagi masyarakat, percepatan administrasi berdampak pada percepatan pembangunan,” ujarnya

Yermias berharap "SAMOM MAMBRUK" tidak berhenti sebagai proyek perubahan, tetapi menjadi budaya kerja baru di Kabupaten Biak Numfor. "Perubahan butuh kolaborasi dan komitmen bersama seluruh ASN.