RRI.CO.ID, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyesuaian anggaran terhadap sejumlah program unggulan, termasuk Gratispol dan Jos Pol, menyusul penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Meski demikian, pemerintah memastikan pelayanan publik dan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalimantan Timur, Asri Pradikta, mengatakan penurunan dana transfer memaksa pemerintah daerah menyesuaikan kembali target pendapatan dan belanja agar tetap seimbang sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

"Penurunan Dana Transfer ke Daerah terjadi ketika proses penyusunan APBD masih berlangsung. Karena itu, kami harus menyesuaikan target pendapatan dan belanja agar tetap seimbang sesuai kemampuan keuangan daerah," ujar Asri.

Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Asri menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen tersebut, kata dia, merupakan arahan langsung Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud kepada seluruh perangkat daerah.

"Kami berkomitmen, meskipun kondisi fiskal sedang terbatas akibat turunnya dana transfer dari pemerintah pusat, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang. Itu menjadi arahan langsung dari Bapak Gubernur," ucap Asri. Pada Halo Kaltim RRI dengan topik "Anggaran Berkualitas, Pelayanan Meningkat, Masyarakat Kaltim Sejahtera", Kamis, 16 Juli 2026.

Menurut Asri, penyesuaian anggaran turut berdampak pada pelaksanaan Program Gratispol dan Jos Pol yang mencakup puluhan kegiatan. Pemerintah pun melakukan penyusunan ulang target penerima manfaat berdasarkan skala prioritas agar pelaksanaannya tetap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

Ia mengungkapkan, salah satu program yang mengalami penyesuaian adalah bantuan perjalanan ibadah, baik umrah maupun perjalanan ibadah bagi pemeluk agama lainnya. Jumlah penerima manfaat program tersebut dikurangi dibandingkan rencana awal karena keterbatasan anggaran.

"Program tetap berjalan, tetapi beberapa target penerima manfaat harus disesuaikan berdasarkan skala prioritas. Langkah ini dilakukan agar seluruh program tetap dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai kemampuan keuangan daerah," kata Asri.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat tetap dipertahankan. Bantuan pendidikan bagi siswa, dukungan pembiayaan sekolah, bantuan seragam, serta pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi fokus utama pemerintah di tengah penyesuaian fiskal.