RRI.CO.ID .Natuna:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna menggelar Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Tahun 2026 di Natuna Dive Resort, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik.

Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik saat memberikan sambutan di Kegiatan

Pelatihan diikuti sebanyak 30 peserta yang berasal dari berbagai unsur, di antaranya organisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan dan desa, organisasi perempuan, serta para pemangku kepentingan yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Sebagai narasumber utama, DP3AP2KB menghadirkan Ketua DPD Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia, Dedi Suryadi, Aks., M.H., untuk memberikan materi mengenai manajemen penanganan kasus serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Natuna, Sri Riawati, mengatakan pelaksanaan pelatihan dilatarbelakangi masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan memerlukan penanganan secara komprehensif. Menurutnya, setiap laporan kasus harus ditangani secara cepat, tepat, profesional, menyeluruh, dan tuntas agar hak-hak korban dapat terlindungi secara optimal.

Sri Riawati menegaskan, penanganan kasus perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui pelatihan tersebut, DP3AP2KB berharap terbentuk jejaring kerja yang semakin solid, responsif, dan terintegrasi dalam memberikan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak di Kabupaten Natuna.

Selain meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas, pelatihan ini juga menjadi wadah membangun komitmen bersama untuk menghadirkan layanan perlindungan yang berkualitas serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban. Para peserta diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh sehingga penanganan setiap laporan dapat dilakukan sejak tingkat desa secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur yang berlaku.

"Pelatihan ini merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kapasitas seluruh petugas yang terlibat dalam penanganan kasus perempuan dan anak. Kami ingin membangun koordinasi yang lebih kuat antarinstansi sehingga setiap laporan dapat ditangani secara cepat, profesional, dan sesuai prosedur. Harapan kami, seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh sehingga pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak di Kabupaten Natuna semakin optimal." Ujar Sri Riawati

Sementara itu, Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah terus memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus diperkuat bersamaan dengan peningkatan kualitas penanganan terhadap setiap kasus yang terjadi.

Jarmin juga menekankan pentingnya kemampuan petugas dalam menerima laporan, melakukan asesmen, memberikan pendampingan, membangun koordinasi lintas sektor, hingga memastikan korban memperoleh layanan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi korban yang merasa dipersulit, diabaikan, ataupun kehilangan hak untuk memperoleh perlindungan. Kasus yang melibatkan anak juga tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa ataupun ditoleransi.

"Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pemerintah desa, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat. Saya berharap melalui pelatihan ini lahir petugas yang semakin kompeten dan sistem penanganan kasus yang semakin terpadu, sehingga tidak ada lagi korban yang merasa dipersulit atau kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan." Ucap Jarmin

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap lahir sumber daya manusia yang semakin kompeten, sistem penanganan kasus yang semakin terintegrasi, serta pelayanan perlindungan yang semakin berkualitas. Dengan demikian diharapkan Natuna menjadi daerah yang aman, ramah, dan memberikan perlindungan nyata bagi perempuan dan anak.