RRI.CO.ID.Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Senin 20 April 2026.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna H. Boy Wijanarko Varianto, serta dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Rony Widijarto Purubaskoro. Turut hadir unsur Forkopimda, pimpinan perbankan, BUMN, BPS, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Natuna.

Dalam sambutannya, Sekda Natuna menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah yang saat ini masih sangat bergantung pada konsumsi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyebut sekitar 6 ribu ASN memiliki peran signifikan dalam menggerakkan roda ekonomi Natuna.

Boy Wijanarko juga mengingatkan agar penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak mengalami keterlambatan. Menurutnya, hal tersebut dapat berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi dan daya beli masyarakat di daerah.

Selain itu, Pemkab Natuna berharap Bank Indonesia dapat memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga, terutama biaya transportasi laut. Sektor ini dinilai menjadi faktor utama dalam distribusi barang dan mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.

Kami berharap Bank Indonesia dapat memberikan atensi dan formulasi strategi, terutama dalam menjaga stabilitas harga transportasi laut yang menjadi urat nadi mobilisasi barang dan orang di Natuna," ujar Boy Wijanarko.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Widijarto Purubaskoro, mengapresiasi kinerja Pemkab Natuna dalam mengendalikan inflasi. Ia menyebut Natuna termasuk tiga besar daerah dengan tingkat inflasi paling terjaga di Provinsi Kepulauan Riau.

Ekonomi harus inklusif, dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara merata, dan yang terpenting adalah stabilitasnya terjaga," tegas Rony.

Melalui rapat ini, diharapkan terbangun sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal serta langkah operasional pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong digitalisasi ekonomi demi kesejahteraan masyarakat Natuna tahun 2026.