RRI. CO. ID, Manokwari - Ketua DPD PDIP Papua Barat, Markus Waran, menyatakan kesiapannya ikut dalam bursa calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat menjelang pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov). Sikap tersebut disampaikan menyusul berkembangnya wacana dan dukungan terhadap sejumlah figur yang disebut-sebut akan maju dalam kontestasi kepemimpinan KONI di Papua Barat.

Markus menuturkan, dirinya bukan orang baru dalam dunia olahraga. Ia pernah memimpin KONI di tingkat kabupaten selama dua tahun serta aktif sebagai pengurus cabang olahraga selam selama hampir sepuluh tahun.

“Saya melihat banyak putra daerah yang punya kapasitas dan siap maju. Saya juga menyatakan siap untuk ikut dalam proses pencalonan Ketua KONI Papua Barat,” kata Markus, Senin, 30 Maret 2026.

Menurutnya, keterlibatan dalam organisasi olahraga harus dilandasi semangat pengabdian, bukan sekadar kepentingan jabatan atau materi.

Ia menekankan pentingnya seluruh proses pencalonan berjalan sesuai aturan organisasi, terutama mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI serta regulasi yang berlaku.

Markus juga mengingatkan setiap bakal calon untuk memahami syarat administratif sebelum mendaftarkan diri, termasuk ketentuan terkait larangan rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jangan sampai nanti muncul persoalan karena tidak memahami aturan. Semua harus mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ketentuan mengenai larangan ASN merangkap jabatan dalam kepengurusan KONI diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, guna menghindari konflik kepentingan.

Meski terdapat pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, menurutnya sejumlah aturan turunan dan AD/ART KONI di daerah masih mengatur pembatasan bagi pejabat aktif untuk terlibat dalam struktur organisasi.

Lebih lanjut, Markus mengajak seluruh pihak untuk menjaga suasana tetap kondusif selama tahapan pemilihan berlangsung.

“Jangan sampai dinamika ini justru memicu ketegangan. Kita harus sama-sama menjaga agar KONI tetap menjadi wadah pembinaan olahraga yang baik,” ucapnya.

Ia juga mendorong Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Papua Barat segera membentuk tim penjaringan dan penyaringan calon secara terbuka, diawali dengan rapat kerja sebelum Musprov digelar.

Menurutnya, transparansi dalam proses tersebut sangat penting agar publik mengetahui tahapan yang berjalan dan memastikan seluruh proses sesuai aturan.

Markus menilai kepemimpinan KONI ke depan akan sangat menentukan arah pembinaan atlet daerah, termasuk dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) dan berbagai kompetisi tingkat nasional.

Meski maju tanpa dukungan kelompok tertentu, ia mengaku optimistis dapat mengikuti proses secara terbuka dan demokratis.