RRI.CO.ID, Malang – Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tidak lagi mempertanyakan keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung sektor pertanian. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa sehingga kehadiran aparat di tengah petani menjadi bagian dari upaya mengatasi kesulitan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya TNI dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jumat (17/7/2026). Panen raya digelar serentak di 43 titik di Indonesia dengan menampilkan hasil panen padi, tebu, dan kedelai sebagai wujud dukungan TNI terhadap program ketahanan pangan nasional.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan ketahanan pangan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Menurutnya, seluruh elemen bangsa harus terlibat, termasuk TNI dan Polri yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari rakyat.

"Ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa," ujar Prabowo.

Presiden mengingatkan, dua bulan sebelumnya pemerintah juga menggelar panen raya jagung bersama Polri. Kini, TNI ikut berkontribusi melalui panen raya berbagai komoditas pangan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga hadir membantu masyarakat.

"TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat. TNI dan Polri harus selalu bersama rakyat. Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri," katanya.

Karena itu, Prabowo meminta publik tidak mempersoalkan keterlibatan aparat dalam mendukung sektor pertanian maupun aktivitas produktif lainnya.

"Jangan terlalu mempertanyakan kenapa TNI ikut di sawah, Polri ikut di mana. TNI dan Polri harus ikut mengatasi kesulitan rakyat," tegasnya.

Prabowo menambahkan, pemerintah terus mempercepat berbagai program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengklaim target swasembada pangan telah tercapai dan kini pemerintah mengarahkan fokus pada swasembada energi serta swasembada air, disertai penertiban berbagai aktivitas ilegal di sektor perkebunan, perikanan, pertambangan, dan perdagangan guna memperkuat kemandirian nasional.