RRI.CO.ID, Malang - Pemerintah terus mematangkan langkah taktis untuk mengejar target swasembada gula nasional yang dicanangkan terealisasi pada tahun 2026. Target besar tersebut menghadapi tantangan berat, terutama terkait penyediaan lahan tebu serta tingginya angka impor yang berdampak langsung pada hilangnya potensi lapangan kerja lokal.

Upaya akselerasi ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, saat meninjau langsung rantai produksi gula di PT PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru I, Bululawang, serta perkebunan tebu rakyat dengan produktivitas minimal 100 ton per hektare di Desa Ganjaran, Gondanglegi, Kabupaten Malang, Kamis (16/7/2026).

Dalam peninjauan lapangan yang didampingi oleh Bupati Malang M. Sanusi tersebut, Hanif membeberkan cetak biru pembenahan industri tebu nasional dari hulu hingga hilir demi memenuhi instruksi Presiden RI terkait ketahanan pangan nasional.

Mencapai swasembada gula diakui Hanif bukanlah perkara mudah karena membutuhkan pemetaan masalah yang riil di tingkat petani hingga pabrik. Berdasarkan kalkulasi jajaran Kemenko Bidang Pangan, Indonesia saat ini masih membutuhkan tambahan lahan tebu sedikitnya 700.000 hektare untuk bisa mandiri secara konsumsi.

Langkah ini tidak bisa diwujudkan secara instan, melainkan harus melalui tahapan strategis yang konsisten. "Swasembada gula sebenarnya dicanangkan bisa terealisasi pada tahun 2026 ini. Namun, target tersebut masih menghadapi jalan berliku karena di lapangan kita masih dihadapkan pada banyak problematika yang harus diselesaikan," ujar Hanif.

Persoalan swasembada ini bukan sekadar pemenuhan kebutuhan pangan nasional, melainkan erat kaitannya dengan penyelamatan potensi ekonomi rakyat yang selama ini tersedot ke luar negeri akibat aktivitas impor. Hanif memaparkan sebuah kalkulasi matematis di mana setiap 3,5 ton impor gula rafinasi yang dikonversi menjadi produksi gula tebu dalam negeri sebenarnya mampu menyerap satu tenaga kerja lokal.

Dengan angka impor nasional yang saat ini masih menyentuh kisaran 5 juta ton, Indonesia secara tidak langsung kehilangan potensi serapan hampir 1 juta lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. "Ketika kita mengimpor hampir 5 juta ton gula, ada potensi hampir 1 juta lapangan kerja yang hilang di dalam negeri. Menyelamatkan dan mengalihkan potensi lapangan kerja inilah yang kini menjadi tujuan utama pemerintah," tegasnya.

Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah menyusun peta jalan komprehensif yang mengintegrasikan seluruh proses produksi dari penataan varietas tebu di hulu hingga efisiensi pabrik di hilir. Pemerintah kini fokus melakukan pengawalan ketat agar program percepatan ini segera dieksekusi di tingkat daerah.

Hanif optimistis, jika rantai industri gula ini berhasil dibenahi, perputaran ekonomi dan tingkat kesejahteraan tidak akan lari ke luar negeri, melainkan sepenuhnya berputar di dalam negeri untuk kemakmuran para petani tebu dan masyarakat Indonesia secara luas.