RRI.CO.ID, Kupang - Indonesia mempertegas langkah menuju kedaulatan energi melalui percepatan pengembangan energi surya. Hal itu menjadi pesan utama dalam Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang digelar di Denpasar, Bali, pada 14–16 Juli 2026.

Untuk pertama kalinya sejak diselenggarakan pada 2022, forum tahunan yang diinisiasi Institute for Essential Services Reform (IESR) ini berlangsung di luar Jakarta. Bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Energi Nasional (DEN), dan Pemerintah Provinsi Bali, ISS 2026 menempatkan pemerintah daerah sebagai motor utama transisi energi bersih.

Tiga provinsi yang telah menetapkan target net-zero emission (NZE) sebelum target nasional 2060 yakni Bali (2045), Nusa Tenggara Barat (2050), dan Nusa Tenggara Timur (2050) menunjukkan komitmen untuk menjadi pusat pengembangan energi surya nasional. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa strategi Bali Mandiri Energi akan mengoptimalkan potensi tenaga surya melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), baik PLTS atap maupun PLTS terapung.

Salah satu program unggulan adalah menjadikan Pulau Nusa Penida sebagai kawasan Green Island dengan target menggunakan 100 persen energi terbarukan pada 2030. "Program ini juga diarahkan untuk mendorong seluruh mobilitas di kawasan tersebut menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai dan kami akan menjadikan Nusa Penida sebagai kawasan rendah emisi dan rendah karbon," ujar Wayan Koster saat membuka ISS 2026, Selasa, 14 Juli 2026.

Komitmen serupa datang dari Nusa Tenggara Barat. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal mengatakan daerahnya telah memiliki empat PLTS berkapasitas masing-masing 5 MW yang beroperasi sejak 2019 di Pringgabaya, Selong, Sengkol, dan Sambelia.

Selain itu, PLTS skala kecil juga telah dimanfaatkan di sejumlah kawasan wisata seperti Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi NTB untuk mendukung target pembangunan PLTS 100 GW secara nasional.

"Kami juga siap berkontribusi dalam pengembangan PLTS 100 GW dengan mengambil peran bersama Bali dan NTT. NTB dapat fokus menyiapkan sisi pembangkit listrik tenaga surya, dengan potensi kontribusi sekitar 10 GW. Sementara itu, pemerintah pusat dapat memperkuat perencanaan dari sisi pasokan dan permintaan listrik, agar pengembangan PLTS ini terintegrasi dengan kebutuhan sistem kelistrikan nasional," katanya.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menilai daerahnya memiliki modal alam yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat energi surya Indonesia. Dengan potensi mencapai sekitar 369,5 GWp dan intensitas radiasi matahari 4,8–5,1 kWh/m² per hari, NTT dinilai sangat cocok mengembangkan PLTS sebagai pengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

"Pengembangan PLTS di NTT perlu diarahkan sebagai strategi dedieselisasi sekaligus peningkatan ekonomi daerah. PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi dapat menggantikan ketergantungan pada PLTD, terutama di pulau-pulau kecil yang selama ini rentan terhadap pasokan BBM dan biaya listrik tinggi. Lebih jauh, energi surya juga dapat mendorong kegiatan ekonomi produktif, seperti pertanian, penyediaan air bersih, perikanan, UMKM, dan pariwisata," ujarnya.

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi energi terbarukan yang berbeda sehingga pendekatan pengembangannya tidak bisa disamaratakan. Menurutnya, Bali berpotensi menjadi contoh destinasi wisata rendah karbon, NTB dapat mengembangkan industri penyimpanan energi, sedangkan NTT berpeluang menjadi pusat energi surya nasional.

"Setiap daerah perlu diberikan ruang untuk berkontribusi sesuai potensi, kebutuhan, dan struktur ekonominya masing-masing. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan sejak awal dalam perencanaan, perizinan, identifikasi lokasi, pengembangan proyek, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha," ujar Fabby.

Pada kesempatan tersebut, IESR juga meluncurkan laporan Peta Jalan Pengembangan Industri Rantai Pasok Fotovoltaik Surya Domestik di Indonesia. Kajian tersebut menilai Indonesia memiliki peluang besar membangun industri panel surya terintegrasi.

Namun, peluang tersebut masih terkendala oleh pasar domestik yang belum kuat, regulasi yang sering berubah, serta rantai pasok yang belum terintegrasi. IESR menilai pengembangan industri PLTS perlu difokuskan pada empat aspek utama, yakni memperkuat pasar, meningkatkan kapasitas industri, menyiapkan sumber daya manusia, serta memperkuat riset dan inovasi.

Selain itu, pemerintah juga didorong menjaga konsistensi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mempercepat proses perizinan agar investasi sektor energi surya semakin menarik. Dalam peta jalan tersebut, Indonesia ditargetkan memperkuat produksi modul dan sel surya hingga 2030, mengembangkan industri wafer dan polysilicon sebelum 2040, serta menguasai teknologi surya generasi baru dan sistem daur ulang panel surya pada 2060.

ISS 2026 menganugerahkan Solar Awards kepada pemerintah daerah, universitas dan industri yang konsisten memajukan energi surya di Indonesia. Pada kategori pemerintah daerah, Solar Awards diraih oleh Provinsi Jawa Barat.

Kemudian, penghargaan diberikan kepada Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk kategori universitas atas komitmen pengembangan kurikulum dan riset serta pemanfatan energi surya. Sementara itu, Danone Indonesia meraih penghargaan pada kategori industri atas konsistensinya melakukan upaya dekarbonisasi operasional dengan PLTS.

Melalui Indonesia Solar Summit 2026, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil berharap percepatan pemanfaatan energi surya tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja hijau, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon di berbagai daerah Indonesia. (DW)