KDMP Bakal Jadi Penyuplai Utama Program MBG di NTB

‎RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengambil peran sebagai penguat rantai pasok pangan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah Provinsi NTB menilai keberadaan koperasi desa dapat menjadi simpul distribusi hasil pertanian, perikanan, dan peternakan yang terhubung langsung dengan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Iqbal, penguatan rantai pasok pangan tidak bisa dilepaskan dari upaya membangun sistem produksi yang berkelanjutan di desa. Karena itu, program KDKMP diposisikan bukan sekadar lembaga ekonomi desa, melainkan bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan untuk program MBG.‎

‎“Fokus kita sekarang adalah membangun supply chain. Supply chain itu tidak akan terbentuk kalau produksinya tidak diciptakan,” kata Gubernur Iqbal saat menerima Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB, Wilgo Zainar, di ruang kerjanya, Senin, 11 Mei 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah tengah mengintegrasikan sejumlah program desa, termasuk Desa Berdaya, dengan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan agar mampu menopang kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Dengan pola tersebut, hasil produksi masyarakat desa diharapkan dapat terserap secara langsung melalui kebutuhan MBG.

Iqbal juga meminta HKTI ikut terlibat dalam penguatan sektor pangan desa. Keterlibatan organisasi petani dinilai penting untuk memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan produksi pertanian.

Dalam pertemuan itu, Iqbal turut menyinggung capaian Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang mengalami peningkatan dari 123 menjadi 134 dalam satu tahun terakhir. Menurutnya, kenaikan tersebut dipengaruhi optimalisasi lahan pertanian seluas 10.400 hektare yang mulai memberikan dampak terhadap pendapatan petani.‎

Meski demikian, ia menilai subsektor hortikultura masih menjadi penopang terbesar peningkatan kesejahteraan petani. Komoditas sayur-mayur, kata dia, bahkan mencatat NTP mendekati angka 200.

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB berencana memperluas pembangunan green house di kelompok-kelompok tani desa. Skema itu disiapkan agar pengelolaan hortikultura dapat dilakukan langsung oleh kepala keluarga sehingga manfaat ekonominya lebih merata.

“Kita ingin memperkuat hortikultura karena dampaknya terhadap kesejahteraan petani cukup besar,” ujar Iqbal.